Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » LHP BPK Kabupaten OKU Sumsel 2015 – 2016

LHP BPK Kabupaten OKU Sumsel 2015 – 2016

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 4 Jan 2017
  • visibility 138

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Audit BPK RI – Kabupaten Ogan dan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015-2016 )

1. Terdapat Selisih atas Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Gaji Sebesar Rp 6.789.280,00 dan Terlambat Disetorkan ke Kas Negara
2. Pendapatan Bunga Deposito Tidak Sesuai Perjanjian dan Terdapat Pemotongan Pendapatan Bunga Deposito Sebesar Rp 31.475.352,49
3. Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor P3 Tidak Tepat
4. Realisasi Perjalanan Dinas Gabungan Organisasi Wanita dan Dharma Wanita Tidak Sesuai Ketentuan
5. Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Hibah Tidak Sesuai Ketentuan
6. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tidak Sesuai Ketentuan
7. Pelaksanaan Belanja Modal Tidak Sesuai Volume Kontrak Sebesar Rp 852.014.712,53 dan Terdapat Kemahalan Harga Satuan Sebesar Rp 29.721.661,75
8. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Badan Pemberdayaan syarakat dan Pemerintahan Desa Tidak Sesuai Ketentuan.

Kutipan dari Forum Indonesia Untuk Transfaransi Anggaran – Sumsel
  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelaku Curanmor Milik Karyawan J & T Ekspress Diringkus Polisi

    • calendar_month Sel, 17 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – AN (37) tak berkutik saat anggota Polsek Tugumulyo Polres Musi Rawas meringkusnya ketika sedang berada di sebuah bengkel mobil, Minggu (15/04). Warga RT 01 Jalan Matjusin Kelurahan Batu Urip Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau ini diringkus petugas karena diduga melakukan pencurian sepeda motor di kantor J&T EKSPRES Desa Widodo Kecamatan Tugumulyo […]

  • Pajak Walet Megang Sakti Belum Ditagih

    • calendar_month Sel, 1 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Diperkirakan lebih dari seratus penangkar walet di Megang Sakti masih banyak belum memiliki izin terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). Dari 15 pengajuan izin pada tahun lalu, hanya 12 izin penangkar yang sudah keluar, itupun hingga kini belum bayar pajak. Post Views: 334

  • Pembangunan Lantai Dua Gedung MC Baru Dikerjakan

    • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) mendirikan fasilitas gedung media center (MC) terkesan lamban. Dimana, sebelumnya memutuskan gedung dibangun dengan bertahap. Akan tetapi, diakhir Agustus 2019 ini penambahan fasilitas gedung lantai II barulah dikerjakan. Menanggapi hal tersebut, Plt Diskominfotik, Kabupaten Mura, M Rozak melalui Kabid Infrastruktur TIK, Yudhi Chahyadi mengklaim […]

  • APH Diminta Selidiki Dugaan Penyimpangan Anggaran Disbun Mura

    • calendar_month Kam, 15 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Musi Rawas — Aparat penegak hukum (APH) diminta selidiki Anggaran di Dinas Perkebunan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Pasalnya, kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Peduli Pembangunan Daerah (KPPD), Fauzi Maulana, saat dibincangi belum lama ini, kalau dilihat dari data Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggarana (PDPA)KegiatanFasilitasi Kerjasama Regional, Nasional, Internasional, Penyediaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, […]

  • Pemohon Uji UU PT Perjelas Kedudukan Hukum

    • calendar_month Sel, 7 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kedua pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (6/8). PT Baraventura Pratama serta dua perseorangan warga negara mendalilkan telah dirugikan secara konstitusional akibat berlakunya Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT. Lilik D. Setyadjid selaku […]

  • Kapolda Kedepankan Pencegahan dan Pengawasan Dana Desa

    • calendar_month Sen, 9 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 235
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id – Setidaknya ada 3 fungsi Polisi terhadap pengelolaan Dana Desa, yakni Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan. Namun yang lebih di fokuskan pencegahan dan pengawasan, sedangkan penindakan jalan terakhir untuk penegakan hukum. Hal ini disampaikan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Zulkarnain Adinegoro saat konferensi pers kepada para awak media, usai Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata […]

expand_less