Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 8 Sep 2017
  • visibility 233

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Oleh Soleh menyatakan, pihaknya siap berjihad ke Myanmar untuk membela Rohingya jika hal itu bisa dilakukan.

Hal itu untuk menepis anggapan bahwa warga Nahdlatul Ulama dan juga kader PKB kurang keras terkait krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

“Ada pihak lain yang menganggap bahwa NU kurang keras, PKB kurang keras. Kalau mau jihad ke sana ayo aja. Cuma persoalannya bisa nggak? Kan nggak bisa. Ini jalur lintas negara, lintas diplomatik, lintas aturan,” kata Oleh kepada Kompas.com, Jumat (8/9/2017).

Menurut Oleh, dalam menghadapi krisis kemanusiaan, hal yang harus diutamakan adalah nahi munkar bil maruf, yakni melawan kejahatan dengan kebaikan. Banyak cara dilakukan untuk membantu muslim Rohingya, salah satunya dengan memberikan bantuan semampunya.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Proses Peradilan Pidana Pada UU Telekomunikasi Diuji

    • calendar_month Kam, 22 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 195
    • 0Komentar

    SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (21/11) siang. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 94/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sadikin Arifin yang menguji Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi. Kuasa hukum Pemohon, Ma’ruf menerangkan bahwa Pemohon dalam permohonan a quo memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan Pasal […]

  • Sidang PKI di Belanda, JK : Tak Usah Ditanggapi

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 140
    • 0Komentar

    JAKARTA — Para aktivis HAM menginisiasi diselenggarakannya pengadilan internasional rakyat terkait tragedi 1965. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tidak akan menindaklanjuti hasil pengadilan rakyat yang digelar di Den Haag, Belanda tersebut. “Itukan persidangan bukan pengadilan benaran. Kalau pengadilan benaran bisa bertahun-tahun. Itu hanya pengadilan, apalah, semu, mungkin latihan-latihan lah. Tak usah kita tanggapin,” […]

  • Pemkab Musi Rawas Gelar Sosialisasi dan Pelatihan siMAYA

    • calendar_month Sel, 31 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Guna mengoptimalkan penerapan sistem aplikasi persuratan yang dikenal si MAYA dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menggelar sosialisasi dan pelatihan penerapan administrasi perkantoran berbasis web melalui aplikasi si MAYA versi 5.0. Kegiatan dilaksanakan di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Musi Rawas itu dibuka Bupati Musi Rawas diwakili Kadiskominfo dan Informatika […]

  • Bulog Diminta Perbaiki Kualitas Beras Rastra

    • calendar_month Kam, 21 Nov 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mendorong Perum Bulog memperbaiki kualitas beras untuk rakyat sejahtera (rastra) yang didistribusikan kepada masyarakat. Menurutnya, beras rastra yang beredar di masyarakat bermutu rendah. Ia juga mempertanyakan mekanisme distribusi beras rastra yang disalurkan ke masyarakat. “Darimana barangnya ini mungkin bisa dijelaskan, karena rata-rata berasnya itu berkutu dan […]

  • Rincian Pengurangan Lahan Perumahan Yang Dikelola PT Paku Alam

    • calendar_month Jum, 27 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Seiring pembangunan dan pengembangan kawasan Agropolitan Center Muara Beliti, pihak pengembang (Developer) perumahan PNS juga gencar lakukan pembangunan. Hingga kini lebih dari 300 rumah type 36 sudah terbangun (khusus yang dilakukan pengembang PT Paku Alam), walaupun akhir-akhir ini tersendat berkenaan dengan belum ada perpanjangan kontrak kerja dengan pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas […]

  • KPK Temukan Uang Ratusan Juta Dari Penggeledahan Kemendes

    • calendar_month Sen, 29 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    JAKARTA – KPK menemukan uang ratusan juta dari penggeledahan di kantor Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Post Views: 621

expand_less