Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 8 Sep 2017
  • visibility 180

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Oleh Soleh menyatakan, pihaknya siap berjihad ke Myanmar untuk membela Rohingya jika hal itu bisa dilakukan.

Hal itu untuk menepis anggapan bahwa warga Nahdlatul Ulama dan juga kader PKB kurang keras terkait krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

“Ada pihak lain yang menganggap bahwa NU kurang keras, PKB kurang keras. Kalau mau jihad ke sana ayo aja. Cuma persoalannya bisa nggak? Kan nggak bisa. Ini jalur lintas negara, lintas diplomatik, lintas aturan,” kata Oleh kepada Kompas.com, Jumat (8/9/2017).

Menurut Oleh, dalam menghadapi krisis kemanusiaan, hal yang harus diutamakan adalah nahi munkar bil maruf, yakni melawan kejahatan dengan kebaikan. Banyak cara dilakukan untuk membantu muslim Rohingya, salah satunya dengan memberikan bantuan semampunya.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelajar SD di Lokasi TMMD Dibekali Wasbang

    • calendar_month Kam, 1 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    TRENGGALEK – | Sontak, kedatangan Satgas TMMD ke-105, Kodim 0806/Trenggalek di SDN 2 Bendungan, Kabupaten Trenggalek, disambuthangat oleh para pelajar di sekolahan tersebut. Bahkan, Satgas pun sangat antusias dan merasa bangga dengan adanya sambutan yang ditunjukan oleh para pelajar sekolah dasar dilokasi itu. “Sengaja kami kesini. Yang pertama, kami ingin lebih dekat dengan anak-anak di […]

  • Dana Bansos diterima Kube Makmur Jaya 11,5 juta untuk Kampanye

    • calendar_month Ming, 4 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Sehubungan dana Aspirasi Jamu Gendong dan Sol sepatu  “Makmur Jaya” APBD 2013 konfirmasi melalui pesan elektronik dengan Sony adik anggota dewan yang mengatakan bahwa Ketua Kube Makmur Jaya, Sutrisno menerima bantuan dan di bagikan dengan yang lain. “Ketuanya Sutrisno, rumah mereka sebelah rumah saya untuk dibelikan bahan baku keperluan jamu/sol sepatu dan Usaha […]

  • Lubuklinggau Dapat Kuota 20. 000 Sertifikat Program PTSL

    • calendar_month Sab, 14 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Lubuklinggau- Untuk 2018 ini Pemerintah Kota Lubuklinggau, mendapat kuota sebanyak 20.000 bidang dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelontorkan Pemerintah Pusat. Bahkan, dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelontorkan pemerintah pusat, melalui Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) di masing-masing kabupaten/kota. Hal tersebut tentunya langsung disambut baik oleh masyarakat kota Lubuklinggau. Sebab, […]

  • Menilik Program Santunan Kematian, Antara Regulasi dan Kenyataan

    Menilik Program Santunan Kematian, Antara Regulasi dan Kenyataan

    • calendar_month Sen, 31 Okt 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    PROGRAM Santunan Kematian hingga hari ini terus bergulir di Kabupaten Musi Rawas. Santunan Kematian merupakan bentuk bantuan keuangan kepada ahli waris korban (warga Musi Rawas) yang meninggal dunia yang diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian, terbit pada 26 April 2021. Bantuan diberikan kepada ahli waris yang mengajukan […]

  • Disinyalir Langgar UU, PT DAM Tanam Sawit di Bantaran Sungai

    • calendar_month Ming, 7 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — PT DAM yang menggarap perkebunan sawit di Desa Pangkalan Tarum, Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musirawas, Propinsi Sumatera Selatan diduga bermasalah. Pasalnya, sawit yang ditanam PT. DAM di pinggir bantaran Sungai Musi dan anak Sungai Musi disinyalir telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Yadi, warga Desa Pangkalan Tarum saat ditemui wartawan di kediamannya minggu […]

  • Perlu Sikronisasi Dalam Pembuatan Perda

    • calendar_month Jum, 11 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    PERANCANG Peraturan Perundang-Undangan Badan Keahlian (BK) DPR RI Akhmad Aulawi mengatakan, perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama yang baik antara Badan Pembentukan Perundang-Undangan DPRD dengan Pemerintah Daerah di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sehingga nantinya diharapkan implikasi dan implementasi dari Perda tersebut bisa berjalan dengan baik. “Perlu adanya […]

expand_less