Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Presiden Minta Semua Pihak Siap Terapkan Online Single Submission

Presiden Minta Semua Pihak Siap Terapkan Online Single Submission

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
  • visibility 201

PENERAPAN sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau _Online Single Submission_ (OSS) akan memangkas banyak mata rantai birokrasi dan akan menjadikan seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah menjadi sebuah kesatuan.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang percepatan pelaksanaan _Online Single Submission_ (OSS) di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 18 April 2018.

“Ini adalah sebuah reformasi, dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, yang terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi,” kata Presiden dalam sambutan pengantarnya.

Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya kesiapan baik dari sisi teknologi yang ramah pengguna, maupun faktor sumber daya manusia (SDM), penyederhanaan proses perizinan, juga kesiapan di daerah guna kelancaran sistem perizinan tersebut.

“Karena ini reformasi yang berbasis teknologi digital, saya minta sistemnya betul-betul jalan dan langsung bisa digunakan dan ramah bagi penggunanya,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan faktor SDM juga penting untuk menunjang sistem perizinan yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan itu.

“Ini juga menyangkut peningkatan kapasitas SDM kita agar lebih tanggap, lebih responsif dan terkait dengan kultur, birokrasi kita. Kita ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat, dan mau untuk melepaskan ego sektoralnya masing-masing,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga terus mendorong pentingnya penyederhanaan proses perizinan, terutama regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mengimbangi kecepatan proses yang dibangun melalui _online single submission._

“Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan. Kita (tidak) usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap, ya harus kita paksa agar mereka siap melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden,” tegas Presiden.

Terakhir, Presiden juga meminta satuan tugas pendukung OSS terus mengawal jalannya proses perizinan dari awal hingga akhir, sehingga penerapan OSS dapat berjalan lancar dan efektif.

“Sehingga betul-betul ini adalah sebuah reformasi dalam rangka iklim kemudahan berusaha yang ada di negara kita,” pungkas Presiden.

Bogor, 18 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Musi Rawas Kukuhkan UPZ Baznas 2022

    Bupati Musi Rawas Kukuhkan UPZ Baznas 2022

    • calendar_month Sel, 20 Sep 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud mengukuhkan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Musi Rawas serta membuka Bimbingan Teknis Pengurus UPZ Masjid dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Selasa (20/9/2022). Bupati Ratna Machmud, mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena telah terselenggaranya kegiatan Bimtek […]

  • Tukang Becak Bobol Tabungan BCA Rp345 Juta, Siapa Dibelakangnya?

    Tukang Becak Bobol Tabungan BCA Rp345 Juta, Siapa Dibelakangnya?

    • calendar_month Sab, 21 Jan 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    JAKARTA – Tukang becak asal Surabaya bernama Setu berhasil membobol tabungan Rp345 juta dari rekening nasabah Bank BCA bernama Muin Zachry. Mulanya, Setu ternyata diperintahkan oleh seorang pria bernama Mohammad Thoha yang merupakan penyewa kamar kost di rumah Muin. Thoha memiliki rencana yang matang untuk membobol rekening Muin dengan mencuri KTP, buku tabungan, hingga kartu ATM Muin saat pemilik tabungan berangkat ke […]

  • Dukung Kelancaran Tugas, Polres Mura Dibantu Operasional

    • calendar_month Rab, 10 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Guna berikan dukungan kelancar tugas polri, terutama bagi personil jajaran kepolisian resort (Polres) Mura. Segera pemerintah kabupaten (Pemkab), berikan bantuan operasional. Demkian disampaikan Bupati Mura. H. Hendra Gunawan dalam kesempatan syukuran HUT Bhyangkara ke-73 Polres Mura berlangsung halaman upacara Polsek Muara Beliti. Rabu (10/7) siang. Dikataka Hendra, dikesempatan puncak peringatan korps […]

  • Empat Pencuri Sapi Warga Muratara Keok Dipelor

    • calendar_month Kam, 8 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Tim burus sergap (Buser) Mapolsek Lubuklinggau Selatan, lumpuhkan empat orang pelaku tindak pencurian pemberatan (Curat) membawah kabur sapi hewan ternak. Ke-empat pelaku, Selamat (27), Atong (35), Dien Nara (28), dan Arpianto (30) kesemuanya pekerja swasta warga asal Kabupaten Muratara dibekuk tengah melintas ruas jalan Siring Agung, Kelurahan Moneng Sepati, Kamis  (7/8) dini […]

  • Masalah Mantan Juru Masak Panti, Salpin : Biarlah Pimpinan yang Mengusirnya

    • calendar_month Sen, 16 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Mengenai adanya Keberadaan mantan juru masak di panti treshna werdha Budi Luhur Lubuklinggau dinilai Salpin (Kepala Panti) diluar aturan, karena yang bersangkutan sudah tidak ada lagi bekerja disitu. “Dulu memang dia (Asw) kerja sebagai juru masak, tapi beberapa tahun lalu sudah berhenti, dan keberadaannya disini kami tidak bisa mengusirnya. Biarlah pimpinan (Kepala […]

  • Presiden: Pengaturan Hak Keuangan Dewan Pengarah BPIP Sudah Ada Mekanismenya

    • calendar_month Sel, 29 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    TERKAIT dengan hak keuangan bagi ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penetapan besaran hak keuangan tersebut sudah ada mekanismenya. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada jurnalis setelah menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018 di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Selasa, […]

expand_less