Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Perlu regulasi Selamatkan Lahan Gambut

Perlu regulasi Selamatkan Lahan Gambut

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 30 Jan 2018
  • visibility 38

PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki mengatakan, perlu ada regulasi untuk menyelamatkan lahan gambut karena selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal termasuk dalam pelestarian. 

Jadi perlu ada aturan supaya bermanfaat dan tidak terbakar lagi seperti pada 2015, kata Wagub di Palembang, Senin. 

Dia mengatakan, perlu ada peraturan supaya tidak terbakar lagi karena bila terbakar seperti beberapa tahun lalu menjadi bencana nasional dan sangat mengganggu.

Menurut dia, selain itu bila sudah ada kepastian hukum

maka akan banyak dampak positifnya termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

Dia mengatakan, rancangan peraturan daerah yang diajukan untuk penyelamatan lahan gambut sangat tepat. 

Apalagi lahan gambut di daerah ini sangat luas sehingga perlu dilestarikan, ujar dia. 

Selain dilestarikan, juga perlu ada dampak ekonomis bagi masyarakat sekitar, kata dia. 

Dia mengatakan, selain itu lahan gambut cakupannya cukup luas sehingga sulit dijangkau. 

Bukan itu saja tetapi juga lahan gambut kedalamannya bervariasi yang lokasinya tersebar di kabupaten yang ada di daerah Sumsel. 

Dia mengatakan, kabupaten yang memiliki lahan gambut antara lain Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin. 

Sebagaimana sebelumnya, DPRD Sumsel melalui badan pembentukan peraturan daerah (BP3) mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dalam rapat paripurna XXXIX DPRD Sumsel lalu. 

Raperda yang usulkan itu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Raperda masalah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pandangan Dewan Tentang Hukuman Mati pada UU Tipikor

    • calendar_month Jum, 8 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan, penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan. Karena hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, pengaturan mengenai hukuman mati bukan hal dapat dilakukan dengan mudah. Khususnya bila dikaitkan dengan kondisi bencana alam. “Bencana alam memiliki […]

  • Tanggulangi Pandemi Covid-19 Butuh Peran Serta Masyarakat

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Dalam menanggulangi pandemi Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat untuk jaga jarak dan tinggal di rumah menjadi penentu keberhasilan dalam mengakhiri Covid-19 di Indonesia. ‘Keberhasilan upaya penanganan Covid-19 sangat tergantung peran masyarakat. Butuh kerja sama semua perangkat RT, RW, Desa, sampai dengan pelaksanaan isolasi mandiri baik perorangan sampai kelompok dan […]

  • Masa Pemberlakuan WFH, Pejabat Diimbau Tidak Matikan Alat Komunikasi

    • calendar_month Kam, 5 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Selama pemberlakuan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) pejabat diimbau tidak matikan alat komunikasi pada jam kerja. Hal ini disampaikan, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), H Edi Iswanto saat dihubungi, Kamis (05/08/2021). “Masa pemberlakuan WFH, kita memindahkan kantor ke rumah. Semua pekerjaan di kantor dilaksanakan […]

  • TBUPP Mura, Ustman Syafi’i Mengundurkan Diri, Ini Katanya

    • calendar_month Sen, 23 Mei 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Anggota Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Kabupaten Musi Rawas, Kyai Ustman Syafi’i memgundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran Ustman Syafi’i sebagai TBUPP bidang Keagamaan dibuat melalui surat dan disampaikan ke Bupati Musi Rawas melalui Ketua GP Ansor Kabupaten Musi Rawas, Fuad Hasyim, Senin (23/5/2022). Sementara, Ustman Syafi’i ketika dihubungi membenarkan mengenai […]

  • Legislator Minta PPATK Dalami Temuan Transaksi Rp51,4 Trililun dari 100 Caleg

    Legislator Minta PPATK Dalami Temuan Transaksi Rp51,4 Trililun dari 100 Caleg

    • calendar_month Sab, 13 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni minta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendalami transaksi mencurigakan sebesar Rp 51,4 triliun dari 100 caleg. Dia menyebut, temuan transaksi mencurigakan yang dilakukan daftar calon anggota legislatif tetap (DCT) Pemilu 2024 tersebut merupakan hasil analisis sepanjang 2022-2023. “Ada baiknya, kalau PPATK sekalian lakukan […]

  • Sidang Paripurna DPRD Mura, Mendengarkan Nota Pengantar LKPJ Bupati 2017

    • calendar_month Sel, 3 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.co.id -Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas mendengarkan Bupati Hendra Gunawan menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017, digelar Selasa (03/04) di gedung DPRD setempat. Beberpa materi pokok yang disampaikan Bupati dalam LKPJ diantaranya memuat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan […]

expand_less