Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Dana Aspirasi DPR Rawan Penyimpangan

Dana Aspirasi DPR Rawan Penyimpangan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 13 Jun 2015
  • visibility 76

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan penolakannya terhadap dana aspirasi DPR Rp 11,2 sebesar triliun. Ia mengaku prihatin dengan diajukannya kembali dana aspirasi DPR.

“Pengelolaan dana ini sesungguhnya rawan penyimpangan,” kata Didi dalam pernyataan tertulisnya yang diterima wartawan pada Sabtu (13/6). Menurutnya hal tersebut diprihatinkan karena harus mengelontorkan dana untuk masing-masing 560 anggota DPR sebanyak 20 miliar.

Usulan tersebut juga pernah terjadi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun ditolak dengan alasan tumpang tindih sistem anggaran. Saat itu yang mengusulkan dari Fraksi Partai Golkar pada akhir 2009 dengan jumlah Rp 15 miliar per anggota.

Untuk itu, Didi juga menegaskan mekanisme yang digunukan untuk dana tersebut juga tidaklah mudah. Ia menambahkan, selanjutnya juga kontrol terhadap dana tersebut juga tidaklah gampang melakukannya.

Badan Anggaran DPR sebelumnya kembali mengusulkan dana aspirasi yang akan digunakan untuk daerah. Dalam pengusulan dana tersebut diajukan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satu Data Lubuklinggau Menuju Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

    • calendar_month Sel, 15 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Bertempat di Op Room Moneng Sepati, Senin (14/12) berlangsung rapat koordinasi (Rakor) Forum Satu Data Lubuklinggau. Rakor ini menindaklanjuti amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam Rakor tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Lubuklinggau, selaku Koordinator Satu Data Lubuklinggau, Nobel […]

  • Inilah Saiful Zuhri, Bacaleg PAN Lubuklinggau Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

    Inilah Saiful Zuhri, Bacaleg PAN Lubuklinggau Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

    • calendar_month Sel, 23 Mei 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Sosok pengusaha muda berbasis perbengkelan dan usaha angkutan, Saiful Zuhri mulai merambah terjun ke dunia politik, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Saiful Zuhri, yang kesehariannya sering disapa Iful Bengkel adalah sosok tokoh pemuda Kota Lubuklinggau yang terbilang sukses dalam menggeluti dunia usaha, baik usaha bengkel motor maupun usaha angkutan batubara. Melalui Partai Amanat Nasional […]

  • Tragedi Rohingya Langgar Prinsip Kemanusiaan

    • calendar_month Sen, 4 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    DEPOK – Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyesalkan tragedi yang dialami warga Rohingya di Myanmar yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Post Views: 231

  • Presiden Jokowi: Bulog Butuh Sosok yang Tegas dan Berani

    • calendar_month Sen, 30 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo memandang karakter yang dimiliki Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso merupakan kriteria yang dibutuhkan oleh Perum Bulog. Hal itu disampaikannya untuk menjawab pertanyaan jurnalis mengenai pengangkatan Budi Waseso sebagai Direktur Utama Bulog oleh Kementerian BUMN. “Kita perlu orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur, orang yang memiliki rekam jejak dalam mengelola […]

  • Urusan Humas dan Informasi Kemenag Tidak Difungsikan

    • calendar_month Sel, 21 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Sulitnya mendapatkan informasi dirasakan awak media saat menyambangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Lubuklinggau. Adanya staf Humas dan Informasi tampaknya belum difungsikan sebagaimana mestinya. “Dalam hal konfirmasi, kami di tidak mau disalahkan oleh atasan, bila wartawan mau bertemu akan kami sampaikan,” ungkap Staf Humas dan Informasi Kemenag, Amrullah Ahmad, Selasa (21/01/2020). Hal […]

  • Mengenai Pembuatan OP PBB, Dispenda Palembang Bantah Terima Gratifikasi

    • calendar_month Jum, 27 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com – Tidak ada gratifikasi pembuatan Objek Pajak (OP) PBB baru di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang. “OP PBB baru yang di kelurahan Kramasan kertapati tidak ada NIP dan nama Lurah Suyanto. Kita survey ulang ke lapangan. Lurah Suyanto yang tanda tangan dan cap hanya anak buahnya kelupaan memberi cap NIP. Tanah seluas 17.000 M2 […]

expand_less