FB Joelkifly Idris Keberatan Divonis Melakukan Kebohongan Publik
- account_circle investigasi
- calendar_month Sab, 28 Des 2019
- visibility 18
MUSIRAWAS – | Akun Facebook atas nama Joelkifly Idris Lakitan yang diperkirakan milik Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musirawas, Zulkifly Idris merasa keberatan disebut melakukan kebohongan publik.
Hal ini diungkapkannya terhadap share berita dari media linggauupdate.com yang memaparkan judul “BPKAD Mura, Tidak Mengetahui Soal Dana Kompensasi Jalan”. Dengan link berita https://www.linggauupdate.com/bpkad-mura-tidak-mengetahui-soal-dana-kompensasi-jalan/
Dengan adanya link berita yang di share atas nama akun facebook Efendi Amd, Zulkifly Idris membantah sekitar pukul 14.00 WIB hari ini dengan komentar Yang bapak tampilkan itu LKPJ th 2012, sekarang th 2019, muratara terbentuk th 2013 silahkan ditafsir.
Zulkifly Idris keberatan bila divonis melakukan kebohongan publik saat memberikan keterangan dan akhirnya terbit di media linggauupdate.com.
“Siap pak utk didiskusikan, diklairifikasi dgn semua pihak terkait,saya hanya keberatan divonis pembohongan publik, 🙏🙏,” pada komentar balasan berikutnya.
Zulkifly Idris juga siap diskusi dan duduk satu meja dan menerangkan keadaan yang sebenarnya.
“bagus add biar terang benderang, apa masalah yang sebenarnya👍,” jawabnya kepada akun penyebar link berita tersebut atas nama Efendi Amd.
Bahkan pada komentar lainnya, Zulkifly Idris berkeyakinan tidak salah, dengan menuliskan komentar : Dak usah diusulkan dipecat kalau saya salah siap mundur.
Diketahui sebelumnya, berdasarkan berita yang terbit pada media linggauupdate.com bahwa Zulkifly Idris mengungkapkan, dirinya tidak mengetahui soal dana kompensasi jalan, Kamis (26/12/2019).
Diterangkanya, sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BPKAD Musirawas, sampai saat ini BPKAD Musirawas tidak pernah mencatat laporan Pendapatan daerah atas dana kompensasi jalan dari invetor didaerah. Sebab, penerimaan dana kompensasi pengunaan jalan itu harus mempunyai MOU sebagai Dasar Hukum kedua belah pihak dan Saya tidak pernah melihat adanya MOU dana kompensasi.
“BPKAD Mura, tidak tahu adanya Dana kompensasi jalan,” ujarnya. *
- Penulis: investigasi
