Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Mengenai Pembebasan Lahan PPA, DPU Pengairan : Info Sangat Jauh dari Keadaan

Mengenai Pembebasan Lahan PPA, DPU Pengairan : Info Sangat Jauh dari Keadaan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 20 Nov 2015
  • visibility 138

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — “Info yang bapak terima sangat-sangat jauh dari keadaan yang ada, anggaran yang ada Rp 100 juta untuk pembebasan 5 lahan. Masing-masing 5 lahan itu bervariasi harga pembebasannya,” kata Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Bina Manfaat, P Simanjuntak, saat diambil keterangan di kantornya, Jum’at (20/11/2015).

Menurut Simanjuntak, lokasi lahan pembebasan di Daerah Irigasi (DI) Air Lakitan, tanpa memerinci detail lokasi.

“Lokasinya disepanjang Sumber Harta dan Megang Sakti, ada 5 lahan yang dibebaskan yang direncanakan untuk pembangunan perumahan Penjaga Pintu Air (PPA) Irigasi 3 unit dan untuk UPT 2 unit,” kata Simanjuntak.

Kita hanya sebatas pembebasan lahan, lanjut Simanjuntak, sedangkan pembangunan perumahannya dilakukan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII. Tahun ini ada 9 perumahan yang dibangunan BBWSS VIII.

“Tidak serta merta setiap kita bebaskan lahan langsung dibuat rumah oleh BBWSS VIII, bisa jadi tertunda karena terkendala anggaran. Artinya dari 9 perumahan yang dibuat 5 lahan dibebaskan tahun ini sedangkan 4 lahan lainnya sudah ada,” jelas Simanjuntak.

Diketahui bahwa pihak Dinas PU Pengairan Kabupaten Musi Rawas tahun ini membebaskan lahan (pengadaan tanah) dengan target seluas 0,1 ha atau (1000 meter persegi) senilai Rp 150 juta dengan Kode rek. 1.03.03.24 36 peruntukan bakal perumahan PPA Irigasi. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ‘New Normal’ Harus Dapat Pulihkan Ekonomi

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 511
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Sejumlah daerah mulai menggeliatkan kembali aktivitas sosial dan ekonominya. Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah telah mengizinkan 102 kabupaten/kota di yang dinyatakan sebagai zona hijau di 23 provinsi, untuk melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dihadapkan dengan kenormalan baru, atau new normal. Anggota Komisi XI DPR RI […]

  • Mast Idris Menyangkal Buang Limbah B3 di Belakang Kadin

    • calendar_month Jum, 8 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 147
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Berdasarkan keluhan dari Warga Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, banyak sampah berserakan di wilayahnya. Tumpukan sampah tersebut tepat di belakang Kantor Kamar Dagang dan Industei (kadin) Kelurahan Air Kuti, diduga sampah tersebut mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) limbah medis tersebut diyakini sengaja dibuang  pihak rumah […]

  • Yeni : Harus Bersinergi antara Pemerintah dan Masyarakat

    • calendar_month Sen, 16 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Lubuklinggau, Jurnalindenpeden.com — Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan satu tahapan dalam merencanakan pembangunan. Tahapan tersebut  dilakukan mulai dari tingkat lurah sampai ketingkat kota. Dan harus saling bersinergi antara masyarakat dan pemerintah , Demikian dikata Yeni Anggota DPRD kota Lubuklinggau komisi II pada acara Pembukaan Musrenbang di kecamatan Lubuklinggau Utara II , Senin (16/2) Lebih lanjut dikatakan […]

  • Sinergi Pemprov & Polda Sumsel, Edukasi Disiplin Prokes ke Masyarakat

    • calendar_month Sel, 22 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Upaya dilakukan secara simbolis dengan pemasangan rompi ke perwakilan TNI, Polri, Pol PP, penempelen stiker secara simbolis kepada kendaraan milik TNI, Polri, Pol PP serta pelepasan kendaraan gugus tugas covid-19 dan tim penegak hukum (gakhum) protokol kesehatan oleh Sekda Sumsel, H Nasrun Umar, bersama Kapolda Sumsel, Irjen Pol Prof Dr Eko Indra […]

  • Pemkot Lubuklinggau Bongkar Reklame Belum Bayar Pajak

    • calendar_month Sel, 22 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Pemerintah kota (Pemkot) Lubuklinggau menindak tegas dengan membongkar dan menurunkan sejumlah papan reklame yang belum membayar pajak daerah maupun habis masanya. Berbagai jenis reklame, mulai dari spanduk hingga papan merek dibongkar dan disita petugas dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bersama Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP), Selasa (22/12), […]

  • Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 159
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya. “Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga […]

expand_less