Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 28 Mar 2015
  • visibility 51

JAKARTA — Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

“Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika,” ujar Ichsanuddin, Sabtu (28/3).

Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Pada era Soeharto, kendali atas stabilitas negara berada dibawah genggamannya. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepengurusan Muhammadiyah Musi Rawas Dikukuhkan Bupati Ratna Machmud

    Kepengurusan Muhammadiyah Musi Rawas Dikukuhkan Bupati Ratna Machmud

    • calendar_month Sel, 31 Okt 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 85
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud mengukuhkan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Musi Rawas dan Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Musi Rawas Periode 2022-2027. Selasa (31/10/2023).di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Bupati Ratna Machmud mengucapkan selamat atas dikukuhkannya PD Muhammadiyah dan PD Aisyiyah Kabupaten Musi Rawas periode 2022-2027. “Semoga para pengurus bisa mengemban amanah dengan […]

  • Tinjau Ulang! Perda RTRW Bertentangan dengan UU Pemekaran Muratara

    • calendar_month Sen, 26 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    *  Berpotensi menjadi pemicu konflik di masyarakat MUSIRAWAS — Peraturan Daerah atau Perda No 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRWK Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan 2011-2031, harus ditinjau ulang. Demikian ditegaskan Efendi, dari LSM Pucuk, Senin (26/10). Menurut dia, perda yang ditandatangi Bupati Musirawas H Ridwan Mukti, tanggal 21 Oktober tahun 2013 ini, bertentangan dengan […]

  • Mendagri : Penembakan Sesuai Prosedur dan Rekaman Insiden Tolikara di Polisi

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAYAPURA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, penembakan yang terjadi Jumat (17/7) sesaat setelah penyerangan terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan shalat Id, di Karubaga, Papua, telah sesuai prosedur. “Tembakan ke arah tanah telah sesuai prosedur, namun karena warga yang melakukan penyerangan sangat banyak maka ada peluru yang ‘rekoset’ hingga menggenai mereka,” kata Mendagri, […]

  • Pemohon Pertegas Uji UU Pilkada

    • calendar_month Jum, 6 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/12/2019). Panel Hakim terdiri atas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (Ketua), Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra (masing-masing sebagai Anggota). Salah seorang kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019, […]

  • Fahri Hamzah : Apa Hanya Malaikat yang Bisa Jadi Pengusaha dan Pejabat?

    • calendar_month Sab, 3 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    SAYA baca konferensi pers, mendengarkan (pihak TK) ternyata penyidik KPK belum dapat menemukan siapakah figur “Antok” atau “Anton” yang menerima uang dari Sekda dan mengantarkan uang ke TK, Sekda lupa dan TK gak kenal… (karena penyerahan di hotel tanpa CCTV). Tapi TK ditahan. Ada banyak orang seperti TK, disebut namanya di ruang sidang, tapi ada […]

  • Bupati Muratara : Kades Kurang Dukung Program Kesehatan di Desa

    • calendar_month Jum, 23 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.co.id – Terjadinya peristiwa gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mestinya jangan terulang lagi. Demikian disampaikan Bupati Muratara, M Syarif Hidayat saat menghadiri pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa diwilayah tersebut, Jum’at (23/03) di Aula Siti Rahma RM Sederhana Muara Rupit. Menurut Bupati, minimnya fasilitas kesehatan didesa berupa Pustu atau Polindes […]

expand_less