Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Bupati Muratara : Kades Kurang Dukung Program Kesehatan di Desa

Bupati Muratara : Kades Kurang Dukung Program Kesehatan di Desa

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 23 Mar 2018
  • visibility 153

MURATARA, Jurnalindependen.co.id – Terjadinya peristiwa gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mestinya jangan terulang lagi. Demikian disampaikan Bupati Muratara, M Syarif Hidayat saat menghadiri pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa diwilayah tersebut, Jum’at (23/03) di Aula Siti Rahma RM Sederhana Muara Rupit.

Menurut Bupati, minimnya fasilitas kesehatan didesa berupa Pustu atau Polindes karena kurang didukung Kepala Desa setempat.

“Dari segi kesehatan kurang didukung pak kades, bu kades,” kata Bupati.

Demikian juga kepedulian terhadap kesehatan terabaikan sehingga pantauan terhadap gizi buruk, orang dipasung tidak ada, tambah Bupati. Padahal ada Dana Desa yang bisa digunakan sesuai musyawarah untuk bidang kesehatan.

“Tenaga kesehatan juga jadi perhatian, Kepala Puskesmas harus sering briefing bawahan termasuk PKK juga agar terpantau seluruhnya.

Penyebaran tenaga kesehatan Bidan mestinya merata, saat ini numpuk di tiga Kecamatan yakni Karang Jaya, Rupit dan Rawas Ulu ada 40 bidan,” kata Bupati. (fsl)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • JK Tegaskan Perppu Pilkada Tidak Diterbitkan

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pilkada serentak. Ia menegaskan, pemerintah akan menjalankan aturan perundang-undangan dalam menggelar pilkada serentak pada akhir tahun ini. Sehingga, daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak harus menunda penyelenggaraan pilkada. “Tidak, tidak ada perppu. Kita jalankan aturan […]

  • Pemerintah Siapkan Lahan Gratis untuk Koperasi

    • calendar_month Ming, 14 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 154
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Pemerintah menyediakan lahan yang diperuntukan bagi koperasi melalui program reforma agraria dan perhutanan sosial. Selain dapat mengelola lahan, koperasi juga diberikan hak milik atas lahan ataupun izin pengelolaan selama 35 tahun atas kawasan hutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomain Darmin Nasution mengatakan, pemerintah juga menyediakan  akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan koperasi. […]

  • Warga Soroti Pembangunan Jembatan Desa E Wonokerto Tidak Sesuai

    • calendar_month Ming, 12 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Pembangunan di Desa banyak menjadi sorotan masyarakat. Di zaman keterbukaan saat ini masyarakat sudah mengetahui dan menilai pembangunan terutama di desa, baik itu bersumber dari dana pusat, daerah maupun desa. Seperti pembangunan jembatan di jalan Desa E Wonokerto, Kecamatan Tugumulyo mendapat sorotan dari masyarakat. Kdj (52) pedagang keliling menyampaikan kepada wartawan saat melintasi […]

  • Uji Aturan Akses Informasi Keuangan, Pemohon Perbaiki Permohonan

    • calendar_month Sen, 22 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8 lampiran Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Senin (22/1). Perkara 102/PUU-XV/2017 agendanya, yakni mendengar perbaikan permohonan. Sidang kali ini dipimpin […]

  • Fadlizon Kritik BIN, Bukan Lembaga Survei

    • calendar_month Jum, 23 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 127
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menempatkan diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang intelijen bukan seperti lembaga survei. “Perlu kita kritisi, BIN ini kan bukan lembaga survei, bukan juga Departemen Penerangan. Informasi-informasi semacam itu, apalagi data dari tahun lalu, mestinya jangan diumbar ke […]

  • Eksekutif Berharap Raperda LP2B Kembali Dibahas Tahun ini

    • calendar_month Jum, 28 Jul 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Pengamanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan masalah yang mendesak untuk segera diamankan dan dikawal guna menjaga ketahanan pangan nasional. Post Views: 531

expand_less