Nunggak, PLN Ancam Putus Aliran Listrik Perkantoran Pemkab Muratara
- account_circle investigasi
- calendar_month Kam, 31 Des 2020
- visibility 156
MURATARA – | Manager PLN Rayon Lubuklinggau dan Muratara, Dairobi menegaskan pihaknya akan melakukan pemutusan listrik sementara di Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) jika sampai akhir Tahun 2020 tetap menunggak. Bahkan bisa dilakukan pembongkaran jaringan bila tidak diindahkan.
“Kami akan menjalankan sesuai peraturan yang berlaku. Sampai hari ini kami masih tetap melakukan koordinasi, saya yakin Pemkab Muratara bisa menunaikan kewajiban pembayaran tagihan listrik,” ungkapnya.
Dairobi memaparkan, Perkantoran Pemkab Muratara sudah 4 bulan menunggak pembayaran listrik. Meski sudah dihubungi petugas PLN namun belum juga bisa membayar dengan alasan Kas Daerah kosong.
Nilai tunggakan listrik untuk perkantoran mencapai Rp 65 jutaan, sedangkan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah tempat sudah menunggak satu bulan dan mencapai Rp 200 jutaan.
“Kalau aturan PLN jika pelanggan menunggak selama 3 Bulan, seharusnya sudah dilakukan bongkar dan berhenti menjadi pelanggan PLN.
Apalagi Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru sudah mengeluarkan Surat Edaran yang isinya berdasarkan data piutang PT. PLN masih terdapat Pemerintah Daerah (Pemda) belum memenuhi kewajiban pembayaran Listrik ke PT. PLN.
Gubernur memerintahkan kepada Pemda untuk melakukan pelunasan tagihan listrik kepada PLN setiap bulan secara tertib,” ujarnya.
Pastinya, karena energi listrik yang sudah digunakan pelanggan PLN baik itu Pemerintah ataupun masyarat umum harus bisa tertib melakukan pembayaran, karena pembayaran ini adalah salah satu hal terpenting untuk keberlangsungan proses bisnis perusahaan PT. PLN.
Dengan tertibnya pembayaran tagihan listrik, yang tepat waktu yaitu dibawah tanggal 20 setiap bulannya maka Pemda atau masyarakat umum sudah membantu pemasukan perusahaan.
Kemudian Energi Listrik yang sudah disediakan PLN selama 24 jam dan tagihan ini sesuai dengan KWh meter yang berada di pelanggan. Artinya perlu biaya untuk penyediaan tenaga listrik yang sudah dikeluarkan oleh PLN untuk menghasilkan Energi Listrik, paparnya kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).
Editor : Faisol
Sumber : Beritarakyatsilampari.com
Link : http://beritarakyatsilampari.com/pln-akan-tindak-tegas-pemkab-muratara-4-bulan-belum-bayar-listrik/
- Penulis: investigasi
