Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » BKPSDM : Rekrutment CPNS Tunggu Perpres

BKPSDM : Rekrutment CPNS Tunggu Perpres

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
  • visibility 87

MUSI RAWAS – | Meskipun secara administrasi, masing-masing daerah tak terkecuali Kabupaten Musi Rawas (Mura) telah mengajukan jumlah kebutuhan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Pemerintah Pusat.

Namun, hingga penghujung Agustus 2019, belum ada kepastian karena masih harus menunggu disahkanya peraturan presiden (Perpres). Hal itu dikemukan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mura, melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian, Wiwik Widianingsih ketika dibincangi sejumlah wartawan diruang kerjanya, Rabu (21/8) siang.

“Dari bulan Juni 2019, BKPSDM telah menyiapkan surat pengajuan usulan formasi CPNS, lengkap dengan pengesahan langsung kepala daerah yakni Bupati.

Kemudian, mengenai berapa banyak usulan yang diajukan ada sebanyak 567 formasi. Kabar terakhir kita tanyakan, tinggal menunggu perpres,” terangnya.

Lebih jauh, Wiwik menyebutkan rincian kebutuhan formasi CPNS masih seperti biasanya, merata semua formasi dibutuhkan.

“Namun, jika melihat dari segi jumlah angka PNS pensiun tentunya kita mengajukan formasi mulai dari CPNS tenaga kesehatan, pendidikan dan teknis strategis,” bebernya.

Tidak hanya itu, Wiwik menambahkan mengenai berapa pastinya kuota CPNS diberikan ke Kabupaten Mura, semuanya juga belum bisa diketahui.

“Terlebih mengenai berapa kuota diterima rekrutment CPNS gelombang ke II kita belum tahu. Semua yang diajukan sepertinya belum juga di ACC,” tandasnya.

Lebih jauh, sebagai kesiapan lanjutan kembali BKSDM hanya tinggal bersiap diri menyelenggarakan jika memang benar kalaulah ada dibukanya penerimaan CPNS.

“Intinya, sekali lagi kita telah mengajukan sebanyak 567 kuota. Adapun mengenai teknis rujukannya sendiri, nantinya berapa ditetapkan kita telah menyamakan jumlah kebutuhan CPNS sesuai dengan PNS purnabakti alias pensiun. Yang jika tidak salah banyaknya PNS pensiun sekitar 170 orang,” tukasnya. | NRD

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sudah 53 Berkas Pengajuan Santunan Kematian, 26 Berkas Sudah Selesai

    • calendar_month Kam, 27 Mei 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Program Santunan Kematian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) Tahun 2021 terus bergulir. Setidaknya sudah 53 berkas pengajuan yang sudah masuk ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mura. Santunan Kematian ini merupakan salah satu program yang masuk dalam Visi dan Misi Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) Bupati Hj Ratna Machmud […]

  • Deteksi Dini HIV/AIDS, Pemkot Lubuklinggau Periksa Rutin Wanita RISTI

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Untuk menekan dan menanggulangi penyebaran penyakit menular HIV/AIDS, Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) secara rutin lakukan pemeriksaan darah bagi warga yang beresiko tinggi (Risti) termasuk diantaranya Wanita Pekerja Seks (WPS). Kali ini kegiatan mobile voluntary counseling and testing (VCT) HIV/AIDS memeriksa di RT 7 Kelurahan Sumber Agung. Tim […]

  • Tahun 2022, BLUD RSUD dr. Sobirin Lebih Bayar Gaji Pegawai Sebesar Rp323 Juta

    Tahun 2022, BLUD RSUD dr. Sobirin Lebih Bayar Gaji Pegawai Sebesar Rp323 Juta

    • calendar_month Sel, 6 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 215
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas pada Tahun 2022 menganggarkan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp46.637.651.810,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.309.687.981,00 atau 82,14% dari anggaran. Anggaran tersebut diantaranya untuk Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp29.645.976.287,00 dengan realisasi sebesar Rp23.778.141.411,00 atau 80,21% dari anggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dokumen gaji […]

  • Soal Kasus Nenek Asyani, Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

    • calendar_month Sab, 14 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 155
    • 0Komentar

    JAKARTA — LBH-Keadilan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondoo, Jawa Timur, memberikan penangguhan penahanan atas Nenek Asyani. “Hakim harus memiliki sense of justice dalam memutus perkara,” kata Ketua Pengurus LBH-Keadilan Abdul Hamim Jauzie, Sabtu (14/3). Menurut Abdul Hamim, hukum saat ini bagikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Hukum dengan tajam menindak […]

  • Mengenai Pilkada Serentak, DPD Sepakat Dengan DPR

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 205
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah memberikant tanggapan terhadap beleid yang mengatur mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Intinya, DPD sepakat dengan sistem pemilihan langsung dalam Pilkada. “Pandangan kita bersifat umum, bahwa pemilihan langsung kepala daerah memperkuat sistem pemerintahan presidensil,” kata Ketua Komite I DPD, Akhmad Muqowam saat memimpin rapat pleno di […]

  • Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya. “Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga […]

expand_less