Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Desa » Kesadaran WP Dukung Pembiayaan Pembangunan

Kesadaran WP Dukung Pembiayaan Pembangunan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 12 Jul 2019
  • visibility 71

MUSI RAWAS – | Perlunya kesadaran wajib pajak (WP) untuk membayar pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas, Thomas menyampaikan pajak restoran sudah ditetapkan 10 persen baru tercapai sekitar Rp 860 juta dari target Rp 1,3 miliar tahun ini.

Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet baru tercapai Rp 19,6 juta dari target Rp 100 juta.

“Terkadang kita menghadapi kesulitan dalam mendata dan menarik Pajak Walet karena pemilik usaha sering tidak ada apalagi bila mereka berasal dari luar daerah.

Belum lagi masalah teknis bila kita mau cek ke penangkaran langsung. Namun demikian kita tetap menghimbau agar WP mematuhi ketentuan bayar pajak yang sudah ditetapkan,” ungkap Thomas saat memberikan paparan kepada peserta Sosialiasi Pajak se-Kecamatan Muara Beliti, Jum’at (12/07) di Gedung Serbaguna Desa Bumi Agung. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jual 7. 58 Ha Lahan Warga, Petani Di Musi Rawas Dijebloskan Penjara

    • calendar_month Rab, 27 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – FD (27) diduga dalangi aksi tindak kriminal penipuan, menjual 7.58 Hektar lahan milik Suryadi (45) warga Desa Batu Bandung, Kecamatan Tuan Pumpung Kepungut (TPK) Kabupaten Musi Rawas (Mura) kepada perusahaan PT GSSL. FD sempat melarikan diri dan bersembuyi sebuah tempat di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, ia tak berkutik […]

  • Revisi UU MD3 Sudah Melalui Berbagai Pertimbangan

    • calendar_month Sab, 14 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Pahlevi memastikan, revisi Undang-Undang  MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3, sudah melalui berbagai pertimbangan dan perjalanan yang panjang. Produk hukum yang dijalankan dengan proses politik ini memiliki tujuan untuk […]

  • Terhalang Nyalon, Mantan Bupati Ogan Ilir Gugat UU Pilkada

    • calendar_month Sel, 18 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (18/12) di Ruang Sidang Panel MK. Dalam Perkara Nomor 99/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Ahmad Wazir […]

  • Arahan Presiden untuk Pasukan Perdamaian RI: Hargai Budaya di Negara Setempat

    • calendar_month Jum, 31 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    KONTINGEN Garuda selaku pasukan yang dikirimkan untuk melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB tidak hanya diakui karena kemampuannya, tapi juga dikenal luas karena mampu berbaur dengan masyarakat setempat di wilayah penugasan. Tak jarang, ketika menjalankan misinya di sejumlah wilayah tersebut, para pasukan TNI ini berhasil merebut simpati masyarakat. Hal ini juga diakui oleh Presiden Joko Widodo […]

  • Dewan Pers targetkan Verifikasi perusahaan pers tuntas 2019

    • calendar_month Jum, 10 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 78
    • 0Komentar

    AMBON –  Dewan Pers memprogramkan verifikasi perusahaan pers yang jumlahnya mencapai ribuan pada 34 provinsi di Indonesia tuntas tahun 2019. Post Views: 309

  • Minta Anggaran Pemda, Kepala Bandara Silampari Ditegur Komisi V DPR

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    PALEMBANG — Anggota Komisi V DPR RI Musa Zainuddin menegur Kepala Satuan Pelayanan Bandara Silampari Makmur S karena diduga meminta dana pengembangan bandara kepada Pemkab Musi Rawas dan Pemkot Lubuklinggau melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mintalah dananya ke Menteri Perhubungan, kalau minta ke meraka, dana mereka tidak cukup karena sudah digunakan untuk keperluan rakyat,” […]

expand_less