Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Tujuh Komisioner LPSK Disahkan DPR

Tujuh Komisioner LPSK Disahkan DPR

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 13 Des 2018
  • visibility 92

TUJUH komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sudah terpilih, akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (13/12/2018) mengatakan, ketujuh komisioner terpilih tersebut disahkan untuk masa bakti 2018-2023.

Irma menjelaskan, ketujuh nama yang disahkan menjadi anggota komisioner LPSK, yaitu dua orang petahana LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan Hasto Atmojo Suroyo. Dari purnawirawan polisi ada Achmadi. Sementara yang berprofesi dosen ada tiga, yaitu Antonius Prijadi SoesiloWibowo, Maneger Nasution, dan Susilaningtias. Terakhir ada psikolog Livia Istania Iskandar.

Komposisi komisioner yang mengisi LPSK kali ini cukup ideal. Mereka terpilih dari 14 kandidat yang mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan. Sebelumnya, kata Erma, Komisi III DPR RI sudah mengumumkan secara terbuka 14 nama tersebut di media massa untuk mendapat masukan masyarakat.

“Senin 22 Oktober, mengambil nomor urut peserta dan pembuatan makalah oleh masing-masing calon. Tanggal 4 Desember, uji kepatutan dan kelayakan untuk mengetahui visi dan misi bila para calon terpilih menjadi anggota LPSK. Dan 5 Desember mengadakan rapat pleno terbuka untuk ambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat dari 10 fraksi yang akhirnya menyetujui tujuh nama,” ungkap Erma dalam laporannya.

Usai membacakan laporannya, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto selaku Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir, dan disambut dengan jawaban “Setuju”. Palu pengesahan pun diketuk Utut sebagai tanda disetujui. Ketujuh komisioner itupun diperkenalkan kepada seluruh Anggota Dewan. (mh/sf)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Musi Rawas Bantu Intensifikasi Pekebun Kopi Robusta

    Bupati Musi Rawas Bantu Intensifikasi Pekebun Kopi Robusta

    • calendar_month Rab, 15 Nov 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) tidak hanya peduli, tapi sekaligus memberikan bantuan kepada para petani pekebun kopi di Kabupaten Musi Rawas. Bertempat di Kantor Kades Taba Renah Kecamatan Selangit, Rabu (15/11/2023). Bantuan tersebut langsungdiserahkan Bupati Mura Hj. Ratna Machmud kepada para petani pekebun kopi di Taba Renah. Juga bersamaan dengan kegiatan […]

  • Komat : Insiden Tolikara Termasuk Pelanggaran HAM Berat

    • calendar_month Jum, 31 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Tim Pencari Fakta Komite Umat (Komat) untuk Tolikara, Fadzlan Gamaratan, mengatakan insiden Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7) termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat karena menghalangi umat beragama beribadah. “Kesimpulan lapangan soal insiden Tolikara, yaitu termasuk pelanggaran HAM berat karena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) menghalangi umat beragama lain melakukan ibadah dan menjalankan […]

  • Mobile VCT HIV/AIDS Ambil 67 Sample Darah

    Mobile VCT HIV/AIDS Ambil 67 Sample Darah

    • calendar_month Sel, 11 Jun 2013
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Guna mendeteksi penyebaran penyakit menular HIV/AIDS, pihak RS ‘Aisyah dan Dinkes Kota Lubuklinggau, Sumsel mengambil sample darah dari orang yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS. Kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan mitra LSM Intelijen Kontrol Pembangunan Indonesia (IKPI) diharapkan dapat mendeteksi secara dini penularan penyakit mematikan tersebut. Kegiatan mobile voluntary counseling and testing (VCT) HIV/AIDS RS […]

  • Pembangunan Taman Hutan Kota ‘Pelangi’ Non APBD

    • calendar_month Rab, 17 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pembangunan Taman Hutan Kota Pelangi (THKP) di Muara Beliti tidak di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mura melainkan bantuan dari beberapa perusahaan di Mura. Hal ini di sampaikan Sekretaris Dinas DLH Mura, Marsono diruang kerjanya, Rabu (17/07). “Pengembangan THKP tidak mengunakan APBD Kabupaten Mura pada OPD DLH, melainkan […]

  • ICW Menilai Satgas Anti Korupsi Hanya Hiburan

    • calendar_month Rab, 20 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 154
    • 0Komentar

    JAKARTA — Satgas Anti Korupsi yang dibentuk Presiden Jokowi sebagai langkah menghentikan kriminalisasi dan melindungi KPK dinilai tidak optimal. Koordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai satgas tersebut hanya hiburan belaka. “Saya pesimis upaya-upaya seperti Satgas Anti Korupsi ini hanya untuk hiburan dan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi,” ujar […]

  • FKBPD : Kami Hanya Minta Informasi, Tapi Malah Ditantang

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com –- Terkait pemberitaan mengenai Surat Konfirmasi dan Permintaan Data Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) ke Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Musi Rawas (Mura) 17 April 2015 lalu dengan judul Soal Surat Konfirmasi FKBPD, Priscodesi : Kalau ingin melapor, laporlah! mendapat tanggapan dari Ketua FKBPD Kabupaten Musi Rawas, M Joko siang tadi, Rabu (10/06/2015). […]

expand_less