Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Anggaran Kegiatan Terlalu Besar, DPPKAD Muratara Diduga Mark Up

Anggaran Kegiatan Terlalu Besar, DPPKAD Muratara Diduga Mark Up

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 31 Des 2015
  • visibility 149

MURATARA — Anggaran kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Musirawas Utara (Muratara), tahun 2014 lalu, dengan total anggaran mencapai kisaran Rp.2.439.307.000,-. Namun dari jumlah anggaran yang besar tersebut diduga ada korupsi dengan modus mark-up harga.

Seperti kegiatan bimbingan teknis pegawai senilai Rp. 300.000.000,-, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dan operasional dinas dengan anggaran Rp. 187.5552.000,-, rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan jumlah dana Rp.450.000.000,-, pengadaan pakaian  khusus hari-hari tertentu dengan paku anggaran Rp. 54.000.000,-.

Selanjutnya, kegiatan pakaian Dinas dan Kelengkapannya dengan jumlah dana Rp.88.000.000,-, pengadaan pakaian korpri senilai Rp.40.000.000,, pengadaan kendaraan bermotor dengan jumlah dana Rp.451.500.000,pengadaan papan iklan dan billboard dengan anggaran Rp. 500.000.000,-, pengadaan biilboard/papan iklan dengan jumlah dana Rp.175.000.000,- dan kegiatan pengadaan mobiller senilai Rp.192.000.000,-.

“Dari uraian kegiatan tersebut diatas anggaran yang digunakan terlalu besar sehingga ada dugaan kuat sejumlah kegitan itu dikorupsi oleh oknum pegawai DPPKAD dengan modus mark-up harga.

Bahkan ada juga dalam kegiatan tersebut dikerjakan oleh orang dinas itu sendiri (Pegawai DPPKAD) yang semestinya kegiatan tersebut harus di tenderkan dan dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan),” ujar sumber yang minta namanya jangan disebutkan, beberapa waktu lalu kepada wartawan.

Sementara itu, Amirul, pegawai staf di DPPKAD dihubungi melalui HP-nya  guna menanyakan siapa-siapa nama pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di sejumlah kegiatan itu dan juga meminta nomor HP Kepala Dinas dan Sekretarisnya yang bisa di hubungi.

Amirul mengatakan, untuk PPTK di sejumlah kegiatan, PPTKnya sudah tidak bertugas di DPPKAD lagi.

“Maaf Pak jika mau menanyakan masalah kegiatan itu kepada saya, hal itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskannya. Sebab di sejumlah kegiatan tahun 2014 itu sama sekali saya tidak tahu,”katanya. (toni–patroli)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepsek SMP Bangun Rejo Bantah RKB & Rehab Janggal

    • calendar_month Sel, 4 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Menindaklanjuti pemberitaan di www.detikperistiwa.com belum lama ini dengan judul “Bangunan RKB dan Rehab SMPN Bangunrejo Diduga Janggal”. Hal itu dinilai  Anggota LSM Gerhana yakni Redi MZ, pihaknya menjelaskan bahwa pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN tersebut Tak sesuai dengan aturan, baik dari Besi hingga ke teknis bangunan, (3/9/2018). Menyikapi […]

  • Update Info Covid-19 Sumsel, 09/05/2020 Bertambah 51 orang Positif

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Konferensi Pers secara Virtual Perkembangan Covid-19 terbaru di Sumatera Selatan hari ini (Sumsel Command Center, Sabtu 09/05/2020). Gubernur Sumsel H Herman Deru melalui Juru bicara Covid-19 Prov Sumsel, dr. Zen Ahmad, menyampaikan Konferensi Pers secara Virtual di depan awak media update status per hari Sabtu 09 Mei 2020 sebagai berikut : Jumlah […]

  • Kepala Daerah Berwenang Tetapkan Status Keadaan Konflik

    • calendar_month Sel, 1 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang dimohonkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (30/11). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum […]

  • BNN Siapkan Rp1,5 triliun untuk program Desa Bersinar

    • calendar_month Rab, 3 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Badan Narkotika Nasional (BNN) mempersiapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk melaksanakan program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) menyasar ke seluruh desa di 34 provinsi Indonesia. “Itu lebih kurang Rp1,5 triliun, sekarang lagi kita susun untuk penggunaannya di masing-masing sektor di BNN,” ujar Ketua BNN, Komisaris Jenderal Heru Winarko, dalam Musyawarah Perencanaan Badan Narkotika […]

  • Dewan Tolak Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

    • calendar_month Sab, 27 Jun 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak rencana Pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg (gas melon) dari subsidi melalui komoditas menjadi subsidi langsung ke rakyat. Pasalnya, saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat […]

  • Sidang Paripurna DPRD HUT Kab Mura ke-79, Gubernur Beri Apresiasi Kinerja Bupati dan DPRD

    Sidang Paripurna DPRD HUT Kab Mura ke-79, Gubernur Beri Apresiasi Kinerja Bupati dan DPRD

    • calendar_month Rab, 20 Apr 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang ke-79. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru memberikan apresiasi semangat Bupati, Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati, Hj Suwarti dalam membangun Kabupaten berselogan Bumi Lan Serasan Sekantenan. Menurut Gubernur, Dua Srikandi Musi Rawas ini merupakan sosok pemimpin yang agresif menjemput sumber-sumber dana pembangunan, […]

expand_less