Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Tuai Masalah, Beredar Situs NIK dan KK Gratis Untuk Registrasi Sim Card

Tuai Masalah, Beredar Situs NIK dan KK Gratis Untuk Registrasi Sim Card

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 6 Mar 2018
  • visibility 35

PROGRAM registrasi kartu SIM prabayar menggunakan NIK dan KK hingga kini masih menuai masalah. Selain banyaknya keluhan tidak bisa melakukan registrasi, kini munculan situs web berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) gratis.

Situs web tersebut diklaim berisi NIK dan KK yang bisa digunakan untuk registrasi kartu SIM prabayar. Seperti diketahui, pelanggan harus menyertakan NIK dan KK untuk bisa melakukan registrasi kartu SIM.

Beberapa situs web yang dilaporkan menyediakan NIK dan KK secara gratis itu diantaranya ktp.bonanza.co.id, beserta situs web mirror-nya seperti ktp.usa.to, ktp.oneindonesia.co.id dan ktp.yamaha-matic.or.id

Namun, ketika ditelusuri semua situs web tersebut sudah diblokir dan tidak bisa lagi diakses.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut bahwa situs yang membagi-bagikan nomor NIK dan KK gratis adalah pelanggaran dan akan ditangani.

“Itu pelanggaran. Kami sudah koordinasi dengan Ditjen Aptika untuk tangani situs-situs pelanggar tersebut,” jelas Ahmad Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo.

Menanggapi kejanggalan registrasi kartu SIM prabayar tersebut, Ramli menuturkan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

Ia pun menyarankan apabila ada pengguna yang mengalami hal serupa, dapat menghubungi langsung operator bersangkutan.

“Kami sedang menyelidiki tentang adanya satu NIK yang digunakan untuk banyak nomor karena ada kemungkinan kesengajaan di situ. Kalau ada pengguna yang merasa NIK-nya digunakan dapat melapor ke operator untuk dinonaktifkan,” ujarnya. (eramuslim)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Uji Coba PTM, Tetap Evaluasi Berkala

    • calendar_month Sen, 30 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan sekolah tatap muka atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di 610 sekolah di beberapa wilayah DKI Jakarta yang mulai dilakukan per 30 Agustus 2021. Langkah ini menyusul diturunkannya status PPKM ke level 3. “Seperti kita tahu, hari […]

  • Dewan Tolak Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

    • calendar_month Sab, 27 Jun 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak rencana Pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg (gas melon) dari subsidi melalui komoditas menjadi subsidi langsung ke rakyat. Pasalnya, saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat […]

  • Pemerintah Dianggap Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018

    • calendar_month Sel, 20 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas. Adapun realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40 persen. Realisasi nilai tukar rupiah […]

  • OJK Dorong Perbankan di Sumsel Himpun ‘Dana Murah’

    • calendar_month Sen, 1 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan di Sumatera Selatan menghimpun “dana murah” berupa giro dan tabungan untuk menekan biaya dana dan menjaga rasio margin tetap besar. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Panca Hadi Suryanto di Palembang, Senin, mengatakan sejauh ini dana murah ini menjadi buruan dari perbankan di Sumsel yang tercermin dalam realisasi per April […]

  • Usut Tuntas Pungli Guru Sumsel

    • calendar_month Ming, 23 Jul 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Praktisi hukum di Palembang meminta polisi mengusut tuntas kasus pungutan liar oleh staf dan pejabat Dinas Pendidikan Sumatera Selatan terhadap guru yang mengajukan sertifikasi. Post Views: 208

  • Uji UU MD3 Ditunda, Pemerintah & DPR Belum Siap

    • calendar_month Sel, 3 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (3/4). Awalnya agenda sidang untuk mendengar keterangan pemerintah dan DPR, namun keduanya belum siap sehingga sidang ditunda. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ninik Hariwanti menyebut Pemerintah meminta penjadwalan […]

expand_less