Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Jelang Pendaftaran Pilkada, Komisi II DPR Lakukan Evaluasi

Jelang Pendaftaran Pilkada, Komisi II DPR Lakukan Evaluasi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 20 Jul 2015
  • visibility 113

JAKARTA — Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan sejumlah evaluasi terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Selain persoalan anggaran, pihaknya juga menyoroti kesiapan SDM penyelenggara Pilkada.

“Yang menjadi bahan evaluasi kami jelang proses pendaftaran Pilkada adalah soal anggaran dan kesiapan SDM. Soal anggaran harus dipastikan, apakah benar-benar sudah siap dan cukup?, ” ujar Rambe sebagaimana dilansir dari Republika, Senin (20/7).

Dia menuturkan, saat ini dana sekitar Rp 570 miliar sudah ada di daerah. Untuk anggaran pengamanan Pilkada yang dibutuhkan Polri sebesar 1,2 triliun. Menurut Rambe, persoalan anggaran sebaiknya segera dituntaskan dalam waktu dekat.

Sementara untuk kesiapan SDM, ia mengatakan diperlukannya bimbingan teknis (bintek).

“Penyelenggara pilkada harus siap. Untuk itu diperlukan bimbingan teknis (bintek). Sebaiknya kecukupan anggaran untuk bimtek dipikirkan juga,” tambahnya.

Seperti diketahui, tahap awal Pilkada akan dimulai pada 26 Juli mendatang. Pada 26-28 Juli akan dibuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah di 269 wilayah pelaksana Pilkada.

Berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu, ada 10 hal yang menyebabkan kekurangsiapan pelaksanaan Pilkada serentak. Salah satu dari 10 hal itu terkait persoalan anggaran.

Sebelumya, Komisi II DPR menyarankan adanya pengunduran pelaksanaan Pilkada. Pengunduran dilakukan jika hingga periode 26-28 Juli anggaran Pilkada belum tercukupi. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Belum Ada Laporan Hasil Labor Terhadap Dugaan Pencemaran Sungai Kungku

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Hingga kini belum ada laporan hasil laboratorium dari sampel air yang diambil di Sungai Kungku, yang diduga tercemar limbah pabrik PT PHML, ungkap Wawan (36) warga setempat kepada Jurnalindependen.com, siang tadi, Selasa (17/11/2015). Wawan menuturkan bahwa ia sudah menghubungi pihak Labor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Musi Rawas, Tusan untuk menanyakan hasil […]

  • Evaluasi Kinerja dan Kebijakan APBD Prov. Sumatera Selatan

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Catatan Akhir Tahun 2014 Kajian/Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) – Sumsel. Oleh : Nunik Hadayani (Koord. Sumsel) Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi kita pada UUD 1945 terutama pada pasal 23 ayat 1 yang berbunyi Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka […]

  • Sinergikan Arah Pembangunan, Kecamatan Tuah Negeri Adakan Rakor

    Sinergikan Arah Pembangunan, Kecamatan Tuah Negeri Adakan Rakor

    • calendar_month Rab, 22 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Guna mensinergikan berbagai program baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga ke Desa, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musirawas adakan Rapat Koordinasi (Rakor), Rabu (22/02/2017) di kantor Camat setempat. Post Views: 411

  • Delapan Tuntutan Aksi Formula Muratara

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com – Ratusan Massa yang menamakan diri Forum Muara Rupit Lawang Agung (Formula) menggelar aksi damai di kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (25/09). Aksi yang dipimpin Thomas Zuhri Antoni selaku Koordianator Aksi dan Servinerkhan Putra sebagai Koordinator Lapangan, menyampaikan delapan tuntutan pemerataan pembangunan di Kabupaten Muratara. Diantaranya, pertama, menuntut saluran PDAM harus segera […]

  • Menag : Myanmar Harus Hormati Hak Kemanusiaan Rohingya

    • calendar_month Ming, 3 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendorong otoritas Myanmar menghormati hak kemanusiaan etnis Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan dari militer negara tersebut. Post Views: 355

  • KPK Terus Didorong Selesaikan Kasus BLBI

    • calendar_month Sen, 15 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus didorong untuk dapat menyelesaikan secara tuntas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penyelamatan aset kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp 3,06 triliun bergantung pada penyelesaian menyeluruh terhadap kasus ini. “KPK seperti maju-mundur. Kuncinya padahal ada di KPK. Beberapa pihak sudah mereka panggil tapi terus tidak […]

expand_less