Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 1 September 2022

Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 1 September 2022

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 1 Sep 2022
  • visibility 137
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 547.000Rp 495.000
1.0Rp 990.000Rp 928.000
2.0Rp 1.919.000Rp 1.841.000

Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 31 Agustus 2022

3.0Rp 2.852.000Rp 0
5.0Rp 4.717.000Rp 4.549.000
10.0Rp 9.377.000Rp 9.049.000
25.0Rp 23.312.000Rp 22.578.000
50.0Rp 46.540.000Rp 45.063.000
100.0Rp 92.999.000Rp 90.089.000
250.0Rp 232.221.000Rp 225.156.000

Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 30 Agustus 2022

500.0Rp 464.224.000Rp 449.782.000
1000.0Rp 928.404.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (01/09/2022)
  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Olahraga Bersama, Jokowi dan Airlangga Hartarto Bicara Motor hingga Cawapres

    • calendar_month Sab, 24 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto olahraga bersama di sekitar Istana Bogor pada Sabtu, 24 Maret 2018. Keduanya mulai berjalan kaki sekitar pukul 08.00 WIB. “Iya pagi ini saya jogging dengan Pak Airlangga biar sehat,” kata Presiden. Cuaca kota Bogor yang sedikit mendung pagi itu tidak menyurutkan keduanya untuk berolahraga bersama. Presiden Jokowi […]

  • Atasi Polemik Pilkada, Tidak Perlu Perppu

    • calendar_month Rab, 5 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan berpendapat, perppu tidak diperlukan untuk menyelesaikan polemik pilkada serentak 2015. Menurutnya, tidak tepat jika presiden mengambil alih dengan mengeluarkan perppu. “saya sampaikan begitu kepada presiden. Sebab, perppu itu bersifat genting dan harus membutuhkan persetujuan DPR, akan yang akan jadi ramai lagi nanti,” kata Zulkifili kepada Presiden Joko Widodo […]

  • Pemda Wajib Fasilitas P4GN

    • calendar_month Sel, 8 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat maupun masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Musi Rawas, Hendra Amoer mengatakan sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2019 dan Inpres No. 02 Tahun 2020, Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi P4GN. Karena masalah Narkoba bukan […]

  • Jual 7. 58 Ha Lahan Warga, Petani Di Musi Rawas Dijebloskan Penjara

    • calendar_month Rab, 27 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – FD (27) diduga dalangi aksi tindak kriminal penipuan, menjual 7.58 Hektar lahan milik Suryadi (45) warga Desa Batu Bandung, Kecamatan Tuan Pumpung Kepungut (TPK) Kabupaten Musi Rawas (Mura) kepada perusahaan PT GSSL. FD sempat melarikan diri dan bersembuyi sebuah tempat di Desa Muara Saling, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, ia tak berkutik […]

  • Musi Rawas Targetkan Merdeka Sinyal Tahun 2020

    • calendar_month Sen, 9 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menargetkan pada tahun 2020 mendatang daerah ini akan bebas dari blankspot area. Hal ini ditegaskan Plt. Kadiskominfo Mura, Muhamad Rozak usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan 26 Pemerintah Provinsi meliputi 128 Kabupaten dari 4.005 desa yang belum terjangkau sinyal selular di Indonesia yang berlangsung […]

  • Saksi Menilai MA Bertanggung Jawab Atas Kekisruhan Organisasi Advokat

    • calendar_month Sab, 12 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    SURAT Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 berakibat pada menjamurnya organisasi advokat yang baru tanpa terkendali. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus bertanggung jawab atas kekisruhan organisasi advokat saat ini. Keterangan ini disampaikan Djamhur selaku saksi yang dihadirkan KAI Tjoetjoe Sandjaja (Pihak Terkait) dalam sidang lanjutan uji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU […]

expand_less