Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Danau Aur Ditargetkan Penghasil PAD Terbesar Sektor Pariwisata 

Danau Aur Ditargetkan Penghasil PAD Terbesar Sektor Pariwisata 

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 9 Agu 2019
  • visibility 138

MUSI RAWAS – | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tengah gencar-gencarnya lakukan pengembangan dan penataan kembali keberadaan objek wisata Danau Aur, berlokasi Kecamatan Sumber Harta.

Sebagai harapan besar, kedepan ditargetkan objek wisata Danau Aur mampu menjadi penghasil pendapatan asli daerah (PAD) terbesar sektor Pariwisata. Hal itu dikatakan Kabid Objek Wisata, Disbudpar Widya Lismayanti ketika dibincangi wartawan usai kegiatan coffe morning humas dengan rekan pres di Hutan Kota Pelangi Muara Beliti, Jumat (9/8) pagi.

Dikatakanya, bahwa berbicara keberadaan objek wisata di Kabupaten Mura. Tentunya, terhitung ada puluhan objek wisata menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, Desa maupun swasta. Akan tetapi, dari banyaknya objek wisata. Barulah objek wisata Danau Aur pengelolaannya dikelola dan hasilnya masuk kas daerah sebagai PAD ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Kita banyak memiliki objek wisata, baik alami, buatan. Adapun jika dihitung ada puluhan banyaknya. Tetapi, barulah Danau Aur yang menghasil PAD. Dan kita pun disbudpar hingga kini tengah terus berbenah pengembangan, pemetaan menyiapkan seluruh fasilitas pendukung agar objek wisata danau aur diminati berujung ramai pengunjung. Hasilnya, PAD harus meningkat guna mendukung kemajuan daerah,” terangnya.

Lebih jauh, Widya merupakan adik kandung Bupati Hendra Gunawan (H2G) memastikan, seiring berjalanya waktu, objek wisata danau aur sudah sejak lama dikelola pemerintah kabupaten (pemkab) yakni Disbudpar yang mana pengelolaan mampu menghasilka devisa daerah, PAD dan kemajuan desa dan Kabupaten.

“Adapun perjalanyanya sendiri objek wisata danau aur barulah ditahun 2019 ini kami berupaya perjuangkan agar restribusi pengelolaan objek wisata dikelolah dengan baik dengan menerapkan restribusi harga ekonomi Rp. 2 ribu hingga Rp 3 Ribu tetapi moment libur kita naikan Rp. 5 ribu,” katanya.

“Kemudian penghasilanya, alhamdulillah kalau 2018 kita hanya menghasilkan 21 juta. Di 2019 berjalan 4 sampai 6 bulan sudah sebesar Rp 29 juta dan itu kembali ke PAD sektor pariwisata,” bebernya.

Kedepan, sambung Widya menyebutkan dengan bertahap Danau Aur akan segera dibangun dermaga, dan sejumlah fasilitas lainya. Dimana, nantinya selain berkunjung menikmati fasilitas yang sudah ada. Pengunjung bisa jadikan beberapa titik lokasi sebagai wahana swafoto atau berselfi ria.

“Yang jelas, akan menjadi harapan beesama. Kalau nantin, Danau Aur akan menjadi sebagai objek wisata andalan menghasilkan PAD terbesar. Begitu juga nantinya akan mampu menjadi objek wisara mampu bersaing dengan objek wisata daerah lain dijawab bahkan di Indonesia sekalipun,” tukasnya. | NRD.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lembaga ACT Terjunkan Psikososial ke Lokasi Kebakaran Sungki Palembang

    • calendar_month Ming, 14 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 183
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Selatan menerjunkan pendamping psikososial ke lokasi kebakaran di Jalan Kemas Rindo Simpang Sungki Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang menghanguskan 113 rumah. Branch Manager ACT Sumsel, Ardiansyah di Palembang, Ahad mengatakan psikososial dihadirkan ke lokasi untuk menghibur puluhan anak-anak korban kebakaran agar kembali ceria dan bangkit […]

  • Ini Jawaban Ketua LSM PPNI Menanggapi Komentar Karyasid

    • calendar_month Kam, 18 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 148
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Menanggapi ucapan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan H Karyasid Helmi yang telah diberitakan sebelumnya dengan judul : Soal Komentar LSM PPNI, Karyasid : “Bila Perlu Aku Cucuk Mulutnya” Subar Ketua LSM Peduli Pembangunan Nasional Indonesia (PPNI) mengatakan, “Selaku Kepala Dinas tidak wajar untuk mengucap seperti […]

  • Rastra 2018 Bakal Gratis

    • calendar_month Kam, 28 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Subsidi pangan berupa Beras Sejahtera (Rastra) bagi masyarakat prasejahtera wacananya tahun 2018 berubah dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Hal ini disampaikan Kepala Seksi Logistik (Kansilog) Bulog Lubuklinggau, Yonas Hariadi pada Kamis, (28/12). “Rastra nantinya namanya dirubah Bansos, wacananya Beras Rp 1.600,-/kg tidak ada lagi. Masyarakat nantinya hanya menerima saja tanpa bayar (gratis). […]

  • RUU Ciptaker Tak Bahas Sanksi Pidana

    • calendar_month Sen, 28 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dan DPD menyepakati sanksi pidana yang sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) klaster ketenagakerjaan. “Sanksi pidana terkait dengan UU Ketenagakerjaan tetap seperti di UU eksisting. […]

  • LSM Pertanyakan Suplay Buku Pramuka dari Erlangga Untuk Setiap SD Berbeda

    LSM Pertanyakan Suplay Buku Pramuka dari Erlangga Untuk Setiap SD Berbeda

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 131
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Aktivis LSM Kriksi, Hasyim Kusumah mempertanyakan pembagian buku pelajaran Pramuka Kurikulum 2013 di beberapa SD di Kabupaten Musi Rawas, Sumsel tidak merata. “Kami mempertanyakan mengapa buku pelajaran Pramuka Kurikulum 2013 di beberapa SD berbeda jumlahnya. Dalam penelusuran kami SD yang mudah dijangkau terutama dekat jalan utama seperti SD Xaverius di Desa G1 Mataram, Tugumulyo […]

  • Pembukaan Sekolah Kembali Harus Pertimbangkan Isu Kesehatan

    • calendar_month Sen, 12 Okt 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    SEMARANG | – Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengimbau pemerintah daerah perlu mempertimbangkan isu kesehatan dalam pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi Covid-19. Putra menyatakan pihaknya tidak menganjurkan sekolah-sekolah memberlakukan kembali pembelajaran secara tatap muka jika daerah terkait masih memiliki tingkat sebaran kasus Corona yang masih tinggi. “Kalau selama masalah kesehatan belum bisa […]

expand_less