Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » KPK Terus Didorong Selesaikan Kasus BLBI

KPK Terus Didorong Selesaikan Kasus BLBI

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 15 Jun 2015
  • visibility 71

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus didorong untuk dapat menyelesaikan secara tuntas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penyelamatan aset kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp 3,06 triliun bergantung pada penyelesaian menyeluruh terhadap kasus ini.

“KPK seperti maju-mundur. Kuncinya padahal ada di KPK. Beberapa pihak sudah mereka panggil tapi terus tidak ada tindak lanjutnya. Jadi ya, selama KPK masih maju mundur kasus BLBI tidak akan selesai,” ujar pengamat hukum tata negara, Margarito di Jakarta.

Margarito berpendapat menelusuri pihak-pihak yang dianggap melanggar hukum bisa diketahui dengan menelusuri fakta yang ada.

“Padahal KPK tinggal melihat, kalau ada unsur pidananya ya diproses secara hukum, kalau tidak ada ya sudah selesai,” katanya lagi. “Tapi ya itu, saya rasa tidak akan selesai kasus BLBI ini. BLBI terjadi pada zaman Megawati, zaman SBY saja tidak selesai. Apalagi pemerintahan sekarang yang tidak bisa lepas dari sosok Megawati,” kata Margarito lagi.

Hal senada dilontarkan Taufik Riyadi dari Pusat Advokasi dan Studi Indonesia (PAS Indonesia). Menurutnya pemerintah sebenarnya sadar bahwa negara dirugikan ratusan bahkan ribuan triliun untuk kasus ini.

“Solusinya, proses hukum harus dijalankan secara tegas,” kata Taufik lagi.

Ia menilai KPK harus serius mengusut kasus ini. Pintu masuknya bisa lewat kebijakan pola SKL (Surat Keterangan Lunas). KPK sudah pernah mengungkapkan ke publik atas kejelasan dan bahkan modus korupsi yang melekat pada kebijakan penyaluran BLBI.

“Kita sangat mendukung upaya KPK segera menuntaskan temuan-temuan awal dimaksud sampai pada level menentukan tersangka dan membawanya ke meja hijau. Dengan cara inilah KPK berkontribusi nyata menyelamatkan pemerintahan dan rakyat dari praktik kejahatan ekonomi,” kata Taufik lagi.(rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PDNRI Minta Pemkab Mura Dapat Lebih Tegas Tindak PT Lonsum

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Banyak sengketa lahan di Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang belum terselesaikan hingga kini, pihak Pemkab Mura  kami nilai tidak serius untuk membela hak-hak rakyat kecil, seperti yang disampaikan Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara Republik Indonesia (PDNRI), Ahmad Rudi ketika dihubungi di Palembang, siang tadi, Senin (22/06/2015). Ahmad Rudi mencontohkan sengketa lahan perkebunan […]

  • Pemkab Mura Usul 567 Kouta Formasi CPNS

    • calendar_month Jum, 21 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Menindaklanjut surat edaran kementrian, B1/67 tertanggal 7 Mei 2019 tentang kewajiban seluruh daerah mengajukan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSD) Kabupaten Mura,  segera usulkan sebanyak 567 kuota formasi Calon Pegawai Negeri (CPNS). Kepastian itu disampaikan, Kepala BKPSDM Rudi Irawan Ishak melaui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian, […]

  • Freeport Dianggap tak Pernah Patuhi Undang Undang

    • calendar_month Sab, 5 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 44
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kisruh yang menyeret nama pejabat tinggi negara dalam kasus Freeport tak lain karena selama ini PT. Freeport Indonesia tak pernah mematuhi perundang-undangan Indonesia. Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan aksi yang dilakukan Freeport dan pejabat tak lepas dari lobi lobi politik. Lobi ini dilakukan karena Freeport mempunyai keuntungan yang tinggi, namun […]

  • Fahri : Penyidikan Kasus Century Tidak Akan Berjalan

    • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa perintah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan skandal korupsi Bank Century tak akan berjalan. Pasalnya, menurut Fahri, di dalam KPK sendiri ada banyak konflik kepentingan, sehingga KPK tidak memproses kasus yang telah merugikan negara hingga Rp6,7 triliun tersebut. Bahkan, tambah […]

  • BPD Pertanyakan Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa ke Kejari

    • calendar_month Rab, 11 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    BATURAJA – Sejumlah perangkat Badan Permusyawaratan Desa Mendingin Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mempertanyakan kepada pihak Kejaksaan Negeri Baturaja terkait laporan kasus dugaan korupsi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk wilayah tersebut tahun 2014-2015. “Kami mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi oleh Kepala Desa (Kades) Mendingin, Martambang yang kami laporkan ke Kejari […]

  • BPPRD Musi Rawas Lebih Bayar Insentif Pajak Daerah Rp84 Juta

    BPPRD Musi Rawas Lebih Bayar Insentif Pajak Daerah Rp84 Juta

    • calendar_month Kam, 8 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Laporan Realisasi Anggaran BPPRD Tahun 2022 menganggarkan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.457.149.791,00 dan telahdirealisasikan sebesar Rp1.026.077.581,00 atau sebesar 70,42%. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pembayaran insentif pajak daerah menunjukkan bahwa terdapat dua kali realisasi insentif pajak daerah pada Tahun 2022, yaitu. A. […]

expand_less