Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Kabupaten Mura Raih Nilai Tertinggi Peduli HAM di Sumsel

Kabupaten Mura Raih Nilai Tertinggi Peduli HAM di Sumsel

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 12 Des 2018
  • visibility 137

JAKARTA – Komitment Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM (Hak Azazi Manusia) di Bumi Musi Rawas Sempurna ini berbuah Manis dengan meraih nilai tertinggi se Propinsi Sumatera Selatan dari hasil penilaian Kementerian Hukum dan HAM RI

Atas Komitmen ini Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Selasa (11/12) menganugerahkan Penghargaan Kabupaten peduli HAM kepada Bupati Mura, H Hendra Gunawan pada puncak acara penganugerahan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik berbasis HAM dan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-70 Tahun 2018

Selain itu dengan meraih nilai tertinggi se Sumsel, Bupati Hendra menjadi kepala daerah terdepan di Provinsi Sumsel yang menunjukkan komitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM (Hak Azazi Manusia) yang telah diamanatkan konstitusi dan instrumen HAM dalam rangka tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Kabupaten Mura menduduki peringkat pertama dari 14 kabupaten/kota se-Sumsel yang mendapatkan Penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Bukan itu saja, yang lebih spesial lagi, penghargaan tersebut bukan yang yang pertama kali diraih, namun dibawah pemerintahan Bupati H Hendra Gunawan, Bumi Lan Serasan Sekentenan sudah menerima penghargaan ini untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut.

Bupati Mura, H Hendra Gunawan usai menerima penghargaan menyampaikan rasa syukur atas pencapaian dan penghargaan ini. Prestasi ini menurut Bupati Hendra berkat kerja keras dengan semangat AK 5 (Ayo, Kerja, Kerja, Kerja, Kerja dan Kerja) seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)untuk memberikan yang terbaik bagi daerah tercinta.

Selain itu, berbagai prestasi dan kemajuan daerah ini juga berkat do’a dan dukungan semua elemen masyarakat yang terus bersatu padu, bergotong royong untuk bersama-sama melepas status tertinggal dan mewujudkan Mura Sempurna.

Hasil kerja dan karya semua itu juga telah menjadikan Mura sebagai daerah yang sejajar bahkan terdepan dengan daerah maju di Indonesia melalui berbagai prestasi nasional yang dicapai. Dan juga semua ini telah menjadikan nama Mura untuk terus membahana di seluruh Persada Nusantara.

Namun, lanjut Bupati hasil ini membuat kita jumawa dan berbangga diri, sebab masih harus terus bekerja cerdas dan masih banyak harapan masyarakat yang harus kita penuhi. Intinya, kata Bupati pihaknya fokus bekerja dan mengabdi dan tidak akan terpengaruh dengan berbagai isu dan perkataan serta cibiran yang disampaikan orang-orang yang ingin merusak konsentrasi. “Seperti pepatah, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, tanpa banyak bicara yang penting kerja,” kata Bupati dengan penuh semangat.

Sebelumnya penetapan Mura sebagai Kabupaten Peduli Hukum peringkat pertama di Sumsel ditetapkan dalam Keputusan Menkum HAM RI Nomor : M.HH-01.HA.02.02 Tahun 2018 tentang penetapan kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2017.

Dimana untuk di Sumsel dari 17 kabupaten dan kota, 14 sebagai Daerah Peduli HAM. Kabupaten Musi Rawas menempati urutan pertama di Provinsi Sumsel sebagai Kabupaten Peduli HAM dengan nilai tertinggi yaitu 89,16.

Penghargaan ini diraih karena tingginya komitmen Pemkab Musi Rawas dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Terutama, dalam memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam Permenkumham 34 Tahun 2016 tentang kriteria Daerah Kabupaten/Kota peduli HAM.

Dimana ada tujuh kriteria daerah kabupaten/kota peduli HAM yakni didasarkan pada terpenuhinya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Keberhasilan Pemkab Mura menerima mempertahankan penghargaan ini tidak terlepas dari upaya yang terus melakukan pemembinaan dan terus mengembangkan wilayah menjadi Kawasan peduli HAM.

Acara peringatan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia ke 70 Tahun 2018 yang bertemakan “sinergi kerja peduli Hak Asasi Manusia” ini dihadiri Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla, Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia

Adapun urutan atau peringkat daerah se-Sumsel berdasarkan akumulasi nilai yang diraih yakni peringat pertama Kabupaten Musi Rawas disusul Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Muba, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU, OKI, Kota Pagaralam, Kota Lubuklinggau, Kota Palembang dan Kota Prabumulih. (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terkait Rekrutmen PPK, Relawan Cerdas Gugat KPU Mura

    Terkait Rekrutmen PPK, Relawan Cerdas Gugat KPU Mura

    • calendar_month Jum, 30 Des 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Untuk kali kedua Relawan Cerdas (RC) Lubuklinggau menyambangi kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dalam rangka melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dalam proses rekruitmen Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) untuk pemilu 2024. Direktur Eksekutif RC Bahet Edi Kuswoyo, MH dalam siaran persnya kepada para awak media di kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Jl. Agropolitan Center, […]

  • Musi Rawas Wakili Indonesia dalam MATTA FAIR Kuala Lumpur

    • calendar_month Ming, 18 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    KUALA LUMPUR – Nama Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan mulai membahana di tingkat dunia. Khususnya di bidang seni tari, Kabupaten Musi Rawas baru saja memberikan penampilan tarian yang sempurna. Tepatnya Musi Rawas yang dipercaya mewakili Indonesia tampil dalam ajang Malaysia Tour and Travel Association (MATTA) Fair 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat-Minggu (16-18/3) mencapai […]

  • LSM Duritimurta Pertanyakan Pengangkatan 6 Pjs Kades Non-PNS di Nibung

    • calendar_month Sen, 27 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 145
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com — Setidaknya ada 6 dari 7 desa yang ada di Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang Pjs Kades-nya diangkat dari kalangan Non-PNS (Pegawai Negeri Sipil), demikian disampaikan Ketua LSM Raya Indonesia Transparansi Musi Rawas Utara (Duritimurta) kepada Jurnalindependen.com, Senin (27/04/2015). Menurut menurut Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no.43 […]

  • Harga Emas Batangan Antam dan UBS ‘Stagnan’, Minggu 5 September 2021

    • calendar_month Ming, 5 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 188
    • 0Komentar

    HARGA Emas Batangan 24 Karat hari ini, Minggu (05/09/2021), di Pegadaian, cetakan Antam dan UBS ‘stagnan’. Data dari laman resmi pegadaian, emas cetakan UBS ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp498.000,- sama dari harga kemarin dan ukuran 1 gram dijual Rp932.000,- juga sama dari harga kemarin. Untuk emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram ini dijual Rp540.000,- […]

  • Polri Diminta Perbaiki Manajemen Pengendalian Massa

    • calendar_month Kam, 14 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana minta Kepolisian memperbaiki manajemen pengendalian massa. Pernyataan tersebut ia ungkapkan menanggapi tindakan oknum kepolisan yang diduga melakukan kekerasan terhadap mahasiswa saat demonstrasi di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten. Eva menyayangkan kejadian aparat membanting mahahasiswa dalam unjuk rasa tersebut. Ia mengatakan setiap pengamanan aksi massa demonstrasi […]

  • Lusa, 29 Orang Warga Suro Bertarung Jadi BPD

    • calendar_month Sel, 12 Nov 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 142
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Setelah mengurai waktu cukup panjang, dengan telah mengikuti sejumlah tahapan seleksi. Lusa, 14 November mendatang, sebanyak 29 orang warga Desa Suro Kecamatan Muara Beliti “bertarung” dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Camat Muara Beliti Badarudin melalui Kasi Pemerintahan, Arief Chandra mengatakan semua berdasarkan amanat Undang-Undang, Perbup No 85 Tahun 21018, kemudian […]

expand_less