Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Rastra 2018 Bakal Gratis

Rastra 2018 Bakal Gratis

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 28 Des 2017
  • visibility 73

LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Subsidi pangan berupa Beras Sejahtera (Rastra) bagi masyarakat prasejahtera wacananya tahun 2018 berubah dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos). Hal ini disampaikan Kepala Seksi Logistik (Kansilog) Bulog Lubuklinggau, Yonas Hariadi pada Kamis, (28/12).

“Rastra nantinya namanya dirubah Bansos, wacananya Beras Rp 1.600,-/kg tidak ada lagi. Masyarakat nantinya hanya menerima saja tanpa bayar (gratis). Namun kuantumnya yang berkurang jadi 10 kg/KPM,” kata Yonas Hariadi.

Diketahui sebelumnya, Rastra ditebus KPM ke Bulog seharga Rp 1.600,-/kg dengan kuantum 15 kg/KPM. (fsl)

 

 

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Gelar Safari Ramadhan ke OPD Pemkab Mura

    • calendar_month Kam, 31 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Untuk meningkatkan silaturahmi dan memberi semangat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas, Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan melaksanakan Roadshow Safari Ramadhan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengawali roudshow ini, Rabu (30/05/2018), Bupati Mura mengunjungi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas dan melaksanakan tatap […]

  • KNPK 2015: Upaya Evaluasi dan Konsolidasi Pemberantasan Korupsi

    KNPK 2015: Upaya Evaluasi dan Konsolidasi Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Kam, 3 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 pada Kamis (3/12) di Gedung Nusantara V, Komplek Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. Gelaran konferensi ke-10 yang mengangkat tema “Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh Elemen Bangsa dalam Pemberantasan Korupsi” ini, dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Ketua Sementara […]

  • PLN Muara Beliti Fokus Turunkan Tunggakan Pelanggan

    • calendar_month Kam, 18 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    ULP PLN Muara Beliti tahun 2018 ini fokus kepada pelanggan yang menunggak satu tahun keatas. Hal ini disampaikan Manajer yang lama M Rizal Alfian usai acara pisah sambut dengan Manajer yang baru Zero Fitrizon, Kamis. Menurutnya, masih banyak pembenahan, terutama masalah layanan di wilayah Muara Lakitan dan Trans Subur serta Kecamatan Jayaloka. “Upaya persuasif yang telah […]

  • Bupati Serahkan SK Pengangkatan 473 CPNS dan PPPK Guru/Non Guru

    • calendar_month Sen, 30 Mei 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MUARA BELITI – | Bupati Musi Rawas, Hj Eatna Machmud melakukan Penyerahan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Pengangkatan CPNS, PPPK Guru/Non Guru kepada CPNS dan PPPK bersangkutan, di Auditorium Pemda Kabupaten Musi Rawas, Senin (30/05/2022). Sebanyak 473 orang yang terdiri dari : 148 CPNS, 56 PPPK Non Guru dan 269 PPPK Guru Tahap 1 di […]

  • Kunker Ke Sukabumi, Presiden Gunakan Kereta Ap

    • calendar_month Sab, 7 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo siang ini, Sabtu, 7 April 2018, bertolak menuju Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, guna melakukan kegiatan kunjungan kerja. Dalam kunjungan kali ini, Kepala Negara memilih moda transportasi Kereta Api Luar Biasa RI-1 untuk mengantarnya ke Kabupaten Sukabumi. Presiden beserta rombongan berangkat pukul 14.35 WIB, melalui Stasiun Kereta Api Bogor. Presiden akan menempuh […]

  • MK: Frasa “Antargolongan” dalam UU ITE Konstitusional

    • calendar_month Sab, 31 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    JAKARTA – Frasa “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak bertentangan UUD 1945. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XV/2017 yang dibacakan Wakil […]

expand_less