Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Usai Reses, Komisi III Akan Panggil Kapolri Soal SE Ujaran Kebencian

Usai Reses, Komisi III Akan Panggil Kapolri Soal SE Ujaran Kebencian

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 4 Nov 2015
  • visibility 131

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Taufik Ridho akan meminta penjelasan terhadap Surat Edaran Kapolri terkait ujaran kebencian. Usai reses pihaknya berjanji akan memanggil Kapolri.

“DPR perlu penjelasan maksud dari surat edaran ujaran kebencian yang ditujukan untuk pengguna media sosial ini,” ujarnya, Rabu (4/11).

Taufik menilai perlu ada penjelasan dalam setiap poin-poin surat edaran tersebut. Menurutnya isi surat edaran masih multi tafsir.

Sejak terbitnya surat edaran, banyak kegaduhan yang terjadi di masyarakat terutama pengguna media sosial. Dia juga mengatakan batasan seperti apa sindiran dan pernyataan yang tidak mengandung ujaran kebencian. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Melalui PERSSILAM FC, Bupati Berharap Sepak Bola Musi Rawas Makin Maju

    Melalui PERSSILAM FC, Bupati Berharap Sepak Bola Musi Rawas Makin Maju

    • calendar_month Kam, 9 Feb 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 152
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menerima audiensi Pengurus Persatuan Sepakbola Silampari (PERSSILAM) Sumatera Selatan, di Pendopoan Rumah Dinas Bupati, Kamis (09/02/2023). Melalui audiensi ini, Bupati Ratna Machmud berharap olahraga sepak bola semakin maju di Kabupaten Musi Rawas. “Banyak pemain-pemain berpotensi di wilayah kita ini yang bisa memajukan persepakbolaan di Musi Rawas. […]

  • Kejaksaan Agung Pecat 169 Jaksa Nakal

    • calendar_month Rab, 4 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA — Demi meningkatkan pelayanan di bidang hukum terhadap masyarakat, Kejaksaan Agung terus meningkatkan pengawasan di jajaran internal dengan menindak tegas oknum yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang. “Dalam kurun waktu 2014-2015 sudah ditindak 138 staf Tata Usaha (TU) dan Jaksa nakal 169 jadi total 307 orang,” ujar Komisioner Kejaksaan Agung Indro Sugianto, dalam siaran persnya […]

  • Rehab Masjid Agung Darussalam Tak Kunjung Selesai

    • calendar_month Sab, 6 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Proyek Rehab Masjid Agung Darusalam, di Agropolitan Center, Kecamatan Muara Beliti 2 tahun berturut-turut dikerjakan tak kunjung beres. Berdasarkan pantauan, (1/1), terlihat rehab Masjid Agung Darussalam tahun 2017 seperti pekerjaan rehab kubah, pengecatan dan plapon masih belum selesai dikerjakan. Padahal dana yang digelontorkan 2 tahun ini sudah menghabiskan uang miliaran rupiah. Menurut […]

  • Polda Sumsel Kejar Provokator Penyerangan Anggota Polres Empat Lawang

    • calendar_month Kam, 1 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membentuk tim untuk mengejar provokator aksi massa melakukan penyerangan kepada anggota Polres Empat Lawang dan Rumah Sakit Umum Daerah Tebingtinggi, Rabu (31/7) malam. “Sekarang sudah diamankan 14 tersangka pelaku penyerangan terhadap anggota Polsek Ulu Musi jajaran Polres Empat Lawang, sedangkan provokator dan tersangka lainnya masih dalam pengejaran,” kata […]

  • Inilah Nama Pengurus ABPEDNAS Mura yang Dilantik

    • calendar_month Rab, 24 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Inilah nama Pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Musi Rawas yang dilantik hari ini : Dewan Penasehat : Ajipseri, Saiful Hidayat, KH Misbahul Arifin Ketua : Deden Komaludin Mufti, S Pd, M. Si Wakil Ketua : Basri Sekretaris : Abdul Rohim Wakil Sekretaris 1 : Sumarno Wakil Sekretaris 2 : Neni Sardiyah Bendahara […]

  • Kepala Daerah Berwenang Tetapkan Status Keadaan Konflik

    • calendar_month Sel, 1 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang dimohonkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (30/11). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum […]

expand_less