Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Bisnis » Retribusi Kios PBS Lubuklinggau Menuai Pertanyaan Pedagang

Retribusi Kios PBS Lubuklinggau Menuai Pertanyaan Pedagang

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 15 Jan 2021
  • visibility 28

LUBUKLINGGAU – | Pembayaran Retribusi Kios Pedagang di Pasar Bukit Sulap (PBS) Kota Lubuklinggau menuai pertanyaan, karena info yang diterima tidak ada kwitansi tanda terima dan disertai dengan pemalsuan tanda tangan.

Salah satu penyewa lapak kios, berinisial A mengatakan, dia memang sudah pernah membayar uang Retribusi Sewa Kios Tahunan dengan nominal Rp 15.577.000, tapi tidak ditulis nominalnya oleh pihak dinas dan tidak ada kwitansi bukti bayar.

“Pajak PBB bae ado slip pembayarannyo, kito bayar motor be ado selip pembayarnyo, nah ini dak katek nian,” terangnya menggunakan bahasa daerah.

Ditambahkannya, dirinya menerima surat dari pihak dinas, tapi sudah ada tanda tangannya, padahal dia tidak pernah menandatangani itu.

Sementara itu, Kepala UPTD PBS Wulan Anggraini menjelaskan bahwa ia melaksanakan tugas karena perintah dinas dan masalah bukti pembayaran penagihan Retribusi pedagang tersebut berada di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau.

“Kalu kalian mau nanya lebih lanjut silakan tanya sama atasan kami. Terkait masalah kwitansi pembayaran tersebut tidak diberikan kepada pedagang yang sudah membayar, karena mereka tidak meminta. Kemudian masalah tanda tangan di surat tersebut sudah ada persetujuan mereka,” dalihnya.

Kapala Disperindag Kota Lubuklinggau, Surya Darma ketika di wawancarai di ruangnya mengatakan tidak mengetahui permasalahan surat yang di berikan kepadanya itu bukan tanda tangan pedagang penyewa kios PBS.

“Kalau permasalahan surat yang masuk ke saya itu bukan tanda tangan pedagang saya tidak tahu, karena tidak mungkin saya tanya ini tanda tangan pedagang atau bukan. Karena ketika saya tanda tangani berkasnya sudah lengkap,” ungkap Surya Darma.

Sambungnya, terkait permasalahan kwitansi bukti pembayaran sewa kios tahunan yang tidak di terima pedagang dan masalah surat yang diterima pedagang bukan tanda tangan pedagang, pihaknya akan memanggil dan menegur yang membidangi bagian tersebut.

“Terkait permasalan tersebut kita akan cek ke lapangan terlebih dahulu, dan akan kita panggil dan peringati Kepala UPTD”, tutupnya, Kamis (14/01/2021).

Editor : Faisol

Sumber : silampariexpress.com

Link : https://silampariexpres.com/wp/pembayaran-retribusi-pbs-menuai-tanda-tanya/

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lantaran Gaji Tidak Dibayar, BHL Nyaris Tembak Asisten Perusahaan Pakai Kecepek

    • calendar_month Sen, 7 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    MURATARA-Seorang Buruh Harian Lepas (BHL) PT CLBB, ZA (54) nekat menembak asisten perusahaan tempatnya bekerja, lantaran gajinya tidak dibayar. Namun tembakan menggunakan senjata api rakitan (Senpira) laras panjang ini tidak mengenai korban Dadang Herami, karena tidak meletus saat pelaku menarik pelatuk kecepek yang sudah diarahkan pelaku ke tubun korban itu. Peristiwa dugaan percobaan pembunuhan ini […]

  • Penguji UU Pemilu Pertegas Kedudukan Hukum

    • calendar_month Kam, 6 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (4/12) di Ruang Sidang Panel MK. Perkara yang teregistrasi Nomor 93/PUU-XVI/2018 ini dimohonkan oleh Palaloi, Abdul Rasyid, Sitefano Gulo, dan Alex yang berprofesi sebagai wiraswasta serta Melianus Laoli yang merupakan mahasiswa. Mustafa Kamal Singadirata selaku salah satu […]

  • SMP N 13 Dinilai Abaikan Transparansi BOS

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Kepala Sekolah (Kepsek) Negeri 13 Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Nila Elmiaty merasa tidak perlu untuk mengumumkan atau menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah kepada orang tua peserta didik. "Dalam pertemuan ini bukan tempatnya saya untuk menyampaikan informasi mengenai dana BOS, karena kami sudah ada laporan dan Inspektorat […]

  • Soal Keputusan Menkumham Tentang Parpol, DPR Layangkan Hak Angket

    • calendar_month Rab, 25 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi melayangkan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Hak para legislator untuk melakukan penyelidikan suatu kebijakan pemerintah itu menyusul dugaan turut campurnya Kemenkumham dalam kisruh di internal partai politik (parpol), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Inisiator hak angket John Kennedy Aziz mengatakan hak angket […]

  • Cerita Presiden Soal Papua hingga Diaspora

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    “Bapak Presiden, apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga begitu sering datang ke Papua?” Pertanyaan itu dilontarkan Fransiscus Orlando, salah satu Warga Negara Indonesia (WNI) asal Papua yang tinggal di Selandia Baru saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan para WNI di Amopura Gathering, Museum Te Papa, pada Senin 19 Maret 2018. Presiden yang hadir bersama Ibu […]

  • Soal Virus Jembrana, Komisi II akan Panggil Dinas Terkait

    • calendar_month Sen, 26 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.co.id – Sudah lebih dari 300 ekor sapi mati di Kabupaten Musi Rawas diserang virus Jembrana. Virus mematikan tersebut menjangkiti sapi sejak awal Nopember 2017 lalu. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas, Ramandha Dwi Putra menganggap ini kejadian luar biasa karena telah menelan kerugian bagi peternak yang tidak sedikit. “Ini masuk kategori […]

expand_less