Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Proyek Pembebasan Lahan Untuk Sepeda Gunung Diduga Fiktif

Proyek Pembebasan Lahan Untuk Sepeda Gunung Diduga Fiktif

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 29 Des 2015
  • visibility 20

Lubuklinggau, jurnalindependen.com — Pembebasan lahan untuk lintasan olah raga Sepeda Gunung di kelurahan Joyoboyo, Lubuklinggau diduga fiktif.

Dugaan ini berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Lubuklinggau, Sumsel, HM Hidayat Zaini beberapa waktu lalu yang disampaikan Ketua LSM CI melalui Sekretarisnya, Fauzi kepada Jurnalindependen.com, Selasa (29/12/2015) bahwa pihak Dispora telah merealisasikan kegiatan tersebut dan telah masuk tahap pembuatan sertifikat, namun dari pengembangan informasi lain didapat lahan tersebut belum dibebaskan/ganti rugi dan belum ada pengajuan sertifikat ke BPN.

“Kuat dugaan pembebasan lahan tersebut fiktif karena informasi lain termasuk pembebasan lahan maupun pengajuan sertifikat ke BPN belum ada sama sekali, selain itu pihak Dispora tidak bersedia memberikan RKA/DPA dengan alasan rahasia negara,” kata Fauzi.

Sementara itu, Kadispora Lubuklinggau ditemui dikantornya sedang tidak berada ditempat, stafnya mengatakan bahwa Beliau memang belum masuk dari pagi.

Diketahui bahwa kegiatan Pembebasan Lahan Utk Sepeda Gunung lokasi bukit sulap senilai Rp 500.000.000,- dengan Kode rek 1.18.1.18.01.21.13 rinciannya :
Kode rek 1.18.1.18.01.21.13.5.2.1 Belanja pegawai Rp 8.250.000,-
Kode rek 1.18.1.18.01.21.13.5.2.2 Belanja barang dan jasa Rp 2.750.000,-
Kode rek 1.18.1.18.01.21.13.5.2.3 Belanja modal Rp 489.000.000,-
(pr)

Berita Terkait :

Pembebasan Lahan Lintasan Sepeda Gunung di Bukit Sulap, Terealisasi?

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Terorisme, Presiden : Tindakan Preventif Lebih Penting dari Represif

    • calendar_month Jum, 18 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah terorisme, tindakan preventif jauh lebih penting dibandingkan langkah-langkah represif. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat berbuka puasa bersama pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Kerja, tokoh agama Islam, dan tokoh-tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018. “Langkah-langkah preventif yang paling baik adalah bagaimana […]

  • Pembebasan Lahan Untuk Proyek Tol Bengkulu-Sumsel

    • calendar_month Sen, 1 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    BENGKULU – | Pemerintah Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai membebaskan lahan terkena proyek jalan tol yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Selatan. “Surat Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan jalan tol sudah saya tandatangani, artinya proses pembebasan lahan segera dimulai,” kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Senin. Ia mengatakan telah menyediakan […]

  • Baru 16 UKM Berlabel Halal di Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 14 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura, membina sekaligus mengawasi berdirinya Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai motor pergerakan roda ekonomi masyarakat patut dipertanyakan. Pasalnya, setelah bertahun-tahun lamanya. Dikabupaten Mura telah ada 11.184 UKM, hanya saja barulah 16 UKM mengantongi label halal. Dibincangi sejumlah wartawan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mura, Yamin Pabli melalui […]

  • Batal Potong Dana BOS Madrasah, Menag Dapat Respon Positif Ponpes

    • calendar_month Sen, 14 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, Menteri Agama Fachrul Razi memutuskan untuk menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kementerian Agama Tahun 2020. Hal ini mendapat respon positif dari keluarga besar madrasah dan pondok pesantren Pasalnya, lanjut Yandri, dana BOS yang seharusnya diterima […]

  • Disdik Ancam Pecat Kepsek Pungut Biaya Siswa Miskin

    • calendar_month Sel, 26 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengancam akan memecat kepala sekolah SMA/SMK yang kedapatan menarik pungutan terhadap siswa miskin.  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Widodo di Palembang, Selasa, mengatakan, tindakan tegas ini dilatari peraturan yang mengharuskan sekolah untuk menyisihkan dana untuk 20 persen siswa prasejahtera (miskin). “Kepsek yang masih meminta sejumlah pungutan, padahal […]

  • UU Pemilu Jangan Batasi Waktu Sosialisasi

    • calendar_month Kam, 22 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 – Perkara 48 dan 53/PUU-XVI/2018 pada Kamis (22/11). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Hamdi Muluk selaku Ahli yang dihadirkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hamdi menjelaskan bahwa dalam teori pemungutan suara (voting) dan didukung temuan-temuan empiris, untuk bisa dipilih oleh pemberi suara (voters) maka […]

expand_less