Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

Politisi PKB: Jangankan 1 Bulan, 3 Bulan Gaji Saja Saya Siap untuk Rohingya

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 8 Sep 2017
  • visibility 131

Oleh karena itu, kata dia, PKB melalui Ketua Umum Muhaimin Iskandar sudah menyatakan para kadernya akan menyisihkan satu bulan gaji untuk muslim Rohingya.

Ia mengatakan sangat mengapresiasi kebijakan DPP tersebut. Kebijakan ini, kata dia, akan diikuti DPRD provinsi, kabupaten dan kota se nasional.

“Saya secara pribadi, jangankan satu bulan, tiga bulan (gaji) juga siap untuk muslim Rohingya,” tandas Oleh.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, seluruh kader PKB dan warga Nahdlatul Ulama (NU) telah menggalang bantuan untuk warga Rohingya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banyak Penangkar SBW di Megang Sakti Belum Kantongi Izin

    • calendar_month Sen, 14 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Banyak bangunan termasuk juga izin penangkaran Sarang Burung Walet (SBW) di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas belum memiliki izin. Hal ini disampaikan Camat Megang Sakti, Ahmadi Zulkarnain saat ditemui Jurnalindependen.com siang tadi, Senin (14/09/2015) di kantornya. “Kami selalu menghimbau dan mengarahkan masyarakat agar segera mengurus izin bangunan maupun izin usaha penangkaran […]

  • Ketua KPK Minta Maaf Terkait “Obstruction of Justice”

    • calendar_month Rab, 13 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua KPK Agus Rahardjo meminta maaf terkait pernyataannya yang akan mengenakan pasal “obstuction of justice” atau menghalang-halangi proses penyidikan kepada Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK. “Pertama ditanyakan Pak Junimart Girsang menghalang-halangi penyidikan, saya mohon maaf perkataan itu menyinggung mengancam baik di Komisi III DPR dan Pansus Angket,” kata […]

  • 7 LSM atau Ormas yang terdaftar di Muratara

    7 LSM atau Ormas yang terdaftar di Muratara

    • calendar_month Sab, 10 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com — Sesuai yang di amanatkan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kepala Kantor Kesbangpol Musi Rawas Utara (Muratara) melalui kasi Ideologi dan Wawasan Kebanggsaan, Firdaus Haris (dua hari yang lalu) kepada Jurnalindependen.com mengatakan bahwa untuk mendaftar ke Kesbangpol itu ada beberapa syarat yang harus  dilengkapi diantaranya, Akta pendirian Ormas atau LSM, Program Kerja Ormas […]

  • Sukses Pemilukada, Partisipasi 85 Persen Pemilih

    • calendar_month Sel, 15 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id – Guna memberikan pemahaman tentang Jurnalisme Sehat, Himpunan Jurnalis Daerah (HJD) didukung KPU Kota Lubuklinggau menggelar ‘Sosialisasi dan Dialog Interaktif Jurnalisme Sehat’ di Ballroom Hotel Hakmaz Taba Lubuklinggau, Selasa (15/05). Acara dibuka Pj. Walikota Lubuklinggau, Riki Junaidi didampingi Ketua KPU Efriadi Suhendri dan Ketua HJD Agus Kurniawan. Dalam sambutannya Riki Junaidi menyampaikan apresiasi […]

  • Kasek SMP M 6 Palembang Kembalikan BSM Siswa

    • calendar_month Sen, 30 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com – Uang Bantuan Siswa Miskin yang di dzolimi kepala sekolah sudah di kembalikan Rp 400.000. Uang Rp 350 untuk Bayar Buku sekolah. “Duet sudah dikasihkan oleh kepala sekolah semuanya. Total Rp 750.000. Kembalikan Rp 400.000 oleh kepala sekolah. Karna di potong buat buku buku dan daftar ulang Rp 350.000” demikian penjelasan salah satu murid […]

  • Pemerintah tak Bisa Batasi Penggunaan Antisadap

    • calendar_month Jum, 25 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA–Awal pekan lalu, sebuah perusahaan di Serpong memperkenalkan alat teknologi antisadap. Teknologi ini ditengarai berpotensi mempersulit kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan untuk pengusutan kasus korupsi. Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda mengatakan, teknologi antisadap merupakan tantangan baru bagi penegak hukum. “Namun, pemerintah tak bisa membatasi penggunaan alat antisadap itu,” […]

expand_less