Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Penyerahan LKPD Pemkab Musi Rawas kepada BPK

Penyerahan LKPD Pemkab Musi Rawas kepada BPK

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 24 Mar 2018
  • visibility 187

PALEMBANG – Sebagai bentuk komitment Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan tertib administrasi (Good Goverment), Jum’at (23/03/2018) Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan yakni 31 Maret 2018.

Penyerahan LKPD 2017 yang langsung diterima oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman di Kantor Perwakilan BPKRI Sumsel disaksikan oleh pejabat BPK RI, Inspektur Kabupaten Musi Rawas, Alexander Akbar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Zulkifli Idris beserta pejabat dan tim penyusunan LKPD 2017.

Bupati Musi Rawas pada kesempatan itu mengungkapkan penyampaian LKPD ini merupakan amanat Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LKPD paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, namun untuk Pemkab Mura telah meyampaikan sebelum batas akhir yang telah ditetapkan.

Ketepatan waktu ini, kata Bupati merupakan rumusan dari semangat AK5 yang telah menjadi salah satu support bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN) Kabupaten Musi Rawas khususnya Inspektorat, Badan PKAD dan seluruh OPD Pemkab Mura yang secara cepat dan tepat dalam menyusun laporan ini.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman pada kesempatan itu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang telah menyampaikan LKPD 2017 ini sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Dikatakanya hingga saat ini, Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu dari 6 daerah yang telah menyerahkan LKPD.

Setelah diterimanya LKPD ini, kata Maman selanjutnya pihaknya akan meneliti dengan menurunkan Tim auditor untuk pemeriksaan rinci, semoga data yang disajikan dalam LKPD ini dapat memberi informasi lebih lanjut dan tidak ada kekeliruan.

Sementara itu, Inspektur Musi Rawas, Alexander Akbar didampingi Kepala Badan PKAD mengungkapkan selesainya LKPD tahun 2017 ini berkat kerja keras dan dukungan dari seluruh OPD Mura, sehingga penyusunan ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pihaknya berharap laporan ini telah sesuai dengan apa yang telah diprasyaratkan oleh BPKRI. (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mangkir Mediasi, PT DAM Akan Dibawa ke Jalur Hukum

    • calendar_month Sen, 4 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Penyerobotan lahan transmigrasi yang ada di Desa Sungai Naik (SP 10) Kecamatan BTS Ulu oleh PT Dapo Agro Makmur (PT DAM) seluas 67 hektar terus bergulir. Bahkan, bilamana nanti pihak perusahaan tidak menghadiri mediasi klarafikasi masalah tersebut maka akan ditempuh melalui jalur hukum. Post Views: 616

  • Pemkab Mura Usul 567 Kouta Formasi CPNS

    • calendar_month Jum, 21 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Menindaklanjut surat edaran kementrian, B1/67 tertanggal 7 Mei 2019 tentang kewajiban seluruh daerah mengajukan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSD) Kabupaten Mura,  segera usulkan sebanyak 567 kuota formasi Calon Pegawai Negeri (CPNS). Kepastian itu disampaikan, Kepala BKPSDM Rudi Irawan Ishak melaui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian, […]

  • Harapan Terhadap Peradilan Etik MKD

    • calendar_month Rab, 21 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peradilan Etik MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) harus mendapat perhatian yang luar biasa. “Peradilan Etik MKD harus mendapat perhatian yang luar biasa. Agar penegakkan etik di DPR RI dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Bamsoet usai menyampaikan Keynote Speech sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional bertajuk “Kedudukan  Peradilan Etik Dalam […]

  • Dengan Dalih Sudah Diperiksa, Ernaldi Iskandar Suruh Wartawan Konfirmasi ke Kejaksaan,

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Baru-baru ini, lingkungan Dinas PU Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dihebohkan oleh pemberitaan seputar “Pembangunan Dinding Penahan Tanah, Beredar Reques Dana ‘Pelicin’ Bagi Oknum Pejabat” dan “Proyek Drainase Kota Lubuklinggau, PPTK Diperiksa Tipikor Polda Sumsel.” Di mana dalam pemberitaan itu, sumber acapkali mencatut/menyebut nama  aparat penegak hukum. Entah apa tujuannya menyebut nama penegak […]

  • Mendagri Peringatkan Pemda tak Potong Anggaran Pilkada

    • calendar_month Kam, 29 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menemukan adanya daerah yang memotong anggaran penyelenggaraan maupun pengawasan pilkada. Padahal, hal tersebut dilarang seperti yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU maupun Panwas. “Hasil rapat dengan Menko Polhukam, (anggaran) itu nggak boleh diubah atau dikurangi, apalagi yang diteken (NPHD), itu nggak boleh diubah,” ujar […]

  • BKPSDM : Rekrutment CPNS Tunggu Perpres

    • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Meskipun secara administrasi, masing-masing daerah tak terkecuali Kabupaten Musi Rawas (Mura) telah mengajukan jumlah kebutuhan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Pemerintah Pusat. Namun, hingga penghujung Agustus 2019, belum ada kepastian karena masih harus menunggu disahkanya peraturan presiden (Perpres). Hal itu dikemukan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia […]

expand_less