Mantan Napi Korupsi Diminta Sadar Diri Kembali ke Panggung Politik
- account_circle investigasi
- calendar_month Kam, 19 Des 2019
- visibility 9
MEDAN – | Angota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah menilai putusan MK (Mahkamah Kostitusi) Nomor 4/PUU-VII/2009 tekait Mantan terpidana yang telah menjalani masa pidana yang harus menunggu lima tahun jika ingin mengajukan diri dalam dunia politik itu sudah final and binding atau sudah final dan mengikat. Meski demikian ia menyarankan agar mantan Napi termasuk kasus korupsi agar sadar diri dan istirahat dari dunia politik.
“Putusan MK itu sudah final and binding, artinya sudah final dan mengikat, jadi harus diikuti oleh seluruh pihak. Meski demikian, menurut saya mantan napi yang sudah diputus bersalah (inkrah) sejatinya sadar diri, dan istrirahat saja dari dunia politik. Karena kasihan dengan citra partai yang akan menjadi buruk dari sana. Jadi ya menurut, saya istiqomah saja,” ujar Dimyati di Medan Sumatera Utara, baru-baru ini.
Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, dalam dunia politik terlebih lagi untuk mengikuti ajang pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif yang melibatkan kesertaan suara rakyat itu tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis saja, melainkan juga aspek sosiologis dan filosofis. Akan sangat kasihan jika sebuah daerah dipimpin oleh mantan napi apalagi napi koruptor.
Bahkan tidak hanya itu, mantan narapidana korupsi pasti sudah mengetahui cara-cara berbuat korupsi. Bukan tidak mungkin akan memudahkan langkahnya untuk berbuat serupa. “Kita tidak bisa mengandalkan atau menghimbau masyarakat untuk tidak memilih mantan napi. Karena mereka beranggapan mantan napi tersebut sudah sama dengan orang bebas lainnya yang juga berhak dipilih. Dan jika pun mantan napi tersebut setelah dipilih kembali berbuat kasus serupa, ya tidak bisa juga disalahkan masyatakat yang memilih,” paparnya.
Dimyati menilai masih banyak cara lain mengabdi dan berjuang untuk bangsa, negara dan agama, selain melalui jalur politik. Misalnya menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dosen ataupun pejabat publik lainnya yang tidak menuntut suara masyarakat alias dipilih langsung oleh Presiden, seperti Menteri, duta besar dan lain sebagainya. – | ayu/es — DPRRI
- Penulis: investigasi
