Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Kejaksaan ‘Gantung’ Kasus Abraham Samad

Kejaksaan ‘Gantung’ Kasus Abraham Samad

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 3 Des 2015
  • visibility 51

MAKASSAR — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar belum melakukan pelimpahan berkas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Abraham Samad ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Posisi kasus akhirnya menggantung dengan jadwal pelimpahan yang tidak pasti.

“Kami masih terus memaksimalkan dakwaan dengan berkoordinasi kepada pimpinan,” kata Kepala Kejari Makassar, Deddy Suwardy Surachman, Kamis (3/11).

Deddy mengaku belum dapat memastikan kapan pelimpahan akan dilakukan. Sebab hingga kini pihaknya masih terus memaksimalkan isi dakwaan. ‎Menurutnya hingga saat ini wajib lapor yang dibebankan kepada Abraham dan Feriyani Lim tetap dilakukan. Meski caranya tidak perlu mendatangi kantor Kejari Makassar secara langsung melainkan dapat melapor via telepon seluler.

Wajib lapor itu, Deddy mengatakan akan berlangsung hingga pelimpahan berkas ke pengadilan.

“Tetap wajib lapor Senin dan Kamis. Biasanya kalau yang bersangkutan berhalangan hadir maka melapor melalui telepon saja sudah cukup,” ungkap Deddy.

Sementara itu Ketua tim advokasi untuk Abraham, Adnan Buyung Azis meminta kejaksaan dapat segera memberikan kepastian hukum kepada kliennya. Adnan juga berharap kejaksaan berani dan legowo menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

“Kita berharap pihak kejaksaan lebih profesional lagi melihat kasus tersebut. Kalau memang tidak bisa ke pengadilan, jangan dipaksakan,” tutur Adnan. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 2 Desa di Mura Raih Juara 3 dan Harapan 1 Lomba BBRGM Provinsi

    • calendar_month Jum, 5 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Dua desa di Kabupaten Musi Rawas (Mura), harus puas pulang meraih juara ke 3 dan Harapan I diajang Lomba Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) tingkat provinsi tahun 2019. Penyerahan piala sekaligus sertfikat hadiah, diberikan langsung Gubernur Sumsel H. Herman Deru kepada Kepala Desa Giriyoso dan Kepala Desa T2 Purwakarya berlangsung di […]

  • KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumut sebagai Tersangka

    • calendar_month Rab, 4 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Jakarta, 3 April 2018. Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 38 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019, yaitu RST, RSI, RMP, […]

  • Warga Kebur Desak Bupati Tuntaskan Masalah di Desa

    • calendar_month Sen, 25 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Aliansi Masyarakat Kebur mendesak Bupati Musi Rawas agar dapat menyelesaikan permasalahan di desa mereka. Puluhan warga Desa Kebur tersebut menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Musi Rawas, Senin (25/09) dengan mengajukan tuntutan diantaranya, meminta usut tuntas dugaan pelanggaran harga raskin di Desa Kebur. Kemudian meminta Bupati segera membangun Kantor Desa Kebur, segera […]

  • Polda Sumsel Kejar Provokator Penyerangan Anggota Polres Empat Lawang

    • calendar_month Kam, 1 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membentuk tim untuk mengejar provokator aksi massa melakukan penyerangan kepada anggota Polres Empat Lawang dan Rumah Sakit Umum Daerah Tebingtinggi, Rabu (31/7) malam. “Sekarang sudah diamankan 14 tersangka pelaku penyerangan terhadap anggota Polsek Ulu Musi jajaran Polres Empat Lawang, sedangkan provokator dan tersangka lainnya masih dalam pengejaran,” kata […]

  • Kasus Ponsel Bodong, Negara Rugi Trilyunan

    • calendar_month Kam, 8 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menegaskan, peredaran ponsel ilegal harus diberantas. Ponsel ilegal yang masuk ke pasaran dalam negeri melalui jalur Black Market (BM) tidak memiliki surat-surat keterangan resmi, atau yang disebut oleh Taufiq dengan ponsel bodong telah melanggar aturan kepabeanan. Hal itu ia tekankan dalam Diskusi Forum Legislasi bertema “Negara Rugi Triliunan Rupiah, […]

  • PKPU Idealnya Dibahas Jauh Sebelum Pemilu

    • calendar_month Ming, 13 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) seharusnya dibahas jauh sebelum pelaksanaan Pemilu. Idealnya minimal dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu sudah selesai dilaksanakan pembahasannya, agar KPU memiliki banyak waktu untuk menyusun turunan dari rancangan perundangan. “Kalau Undang-Undang Pemilu itu setiap lima tahun dilakukan revisi, pembahasan setidak-tidaknya harus mulai dibahas […]

expand_less