Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 24 Oktober 2022

Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 24 Oktober 2022

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 24 Okt 2022
  • visibility 183
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 541.000Rp 499.000
1.0Rp 978.000Rp 934.000
2.0Rp 1.894.000Rp 1.854.000

Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 21 Oktober 2022

3.0Rp 2.814.000Rp 0
5.0Rp 4.655.000Rp 4.581.000
10.0Rp 9.253.000Rp 9.112.000
25.0Rp 23.002.000Rp 22.733.000
50.0Rp 45.920.000Rp 45.372.000
100.0Rp 91.758.000Rp 90.708.000
250.0Rp 229.118.000Rp 226.700.000

Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 20 Oktober 2022

500.0Rp 458.018.000Rp 452.868.000
1000.0Rp 915.993.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (24/10/2022)
  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

    14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta – Hari yang sama 14 tahun lalu, Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang mengantarnya ke Amsterdam, Belanda. Munir diracun di udara. Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia saat itu, ditangkap dan diadili. Dia divonis 14 tahun penjara, tetapi majelis hakim yang mengadilinya yakin ada dalang di balik pembunuhan Munir. Siapa? […]

  • Izin Prinsip Modal Awal Perusahaan Untuk Bebaskan Lahan

    • calendar_month Sel, 23 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Musi Rawas, Jurnalindependen.com—Izin Prinsip Lokasi Perusahaan adalah Suatu izin yang dimiliki oleh perusahaan Perkebunan di suatu daerah yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah seperti yang di ungkapkan oleh Narasumber media ini di komplek perkantoran Muara Beliti Kab. Musi Rawas Selasa 23/06/2015. “Izin prinsip lokasi itu sebagai awal suatu perusahaan untuk memulai usaha disuatu daerah baik […]

  • Pemblokiran Website Tidak Pengaruhi Kebebasan Pers

    • calendar_month Sen, 23 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    PADANG – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono menilai kebebasan pers tidak terpengaruh pemblokiran sejumlah laman website oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena bukan media milik perusahaan pers yang legal. “Kami pastikan yang diblokir adalah laman milik pribadi, bukan perusahaan pers yang legal. Karena itu tidak ada pengaruhnya terhadap kebebasan pers,” katanya saat […]

  • Sekolah Penggerak, Lokomotif Tingkatkan Mutu Pendidikan di Musi Rawas

    Sekolah Penggerak, Lokomotif Tingkatkan Mutu Pendidikan di Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 27 Sep 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 152
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud mengapresiasi Sekolah Penggerak 2 atas kontribusinya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Musi Rawas. “Saya sangat mengapresiasi kepada sekolah-sekolah penggerak atas kontribusinya untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ucap Bupati Ratna Machmud saat menghadiri Gelar Karya 1 dan Berbagi Praktik Baik Sekolah Penggerak Angkatan 2. Rabu (27/09/2023), di SD […]

  • Atas Pengaduan OJK, Kemenkominfo Blokir 20 Situs MMM

    • calendar_month Sab, 18 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 168
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai memblokir 20 situs internet yang berkaitan dengan aktivitas lembaga Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). Pemblokiran ini dilakukan atas pengaduan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Kemenkominfo belum lama ini. “Setelah melalui proses kajian yang dibahas dalam (Tim) Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba, maka Panel […]

  • Kepala Daerah Berwenang Tetapkan Status Keadaan Konflik

    • calendar_month Sel, 1 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang dimohonkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (30/11). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum […]

expand_less