DPR Minta Lemhanas Buat Kajian Keamanan Siber dan Laut

JAKARTA – | Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah minta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) untuk melakukan kajian serius terkait ancaman keamanan siber dan ketahanan nasional, khususnya di wilayah perairan Indonesia.

Menurutnya, peranan Lemhanas dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) harus ditingkatkan, karena banyak permasalahan yang belum pernah diperkirakan, namun kini berpotensi menjadi ancaman.

“Saya harapkan sebagian anggaran dari Lemhanas bisa difokuskan untuk menciptakan kajian yang menopang keamanan di wilayah hak berdaulat dan kedaulatan kita,” kata Rizki dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhanas dan Sesjen Wantannas terkait penyesuaian RKA-KL TA 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021).

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengungkap masih banyak tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga di berbagai sektor.

“Khususnya di bidang keamanan laut, saya tekankan banyak sekali overlapping responsibilities dan isu-isu yang menyangkut ego sektoral,” ungkapnya.

Rizki menyebutkan, setidaknya ada 7 lintas kementerian yang menangani wilayah perairan, di antaranya Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polair, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.Sisi lain, lanjut dia, revisi UU Landasan Kontinen yang tengah dibahas saat ini akan memperluas wilayah perairan NKRI. Sehingga, diharapkan ada sinergitas dalam penanganan wilayah perairan Indonesia.

“Sudahkah ini jadi bagian perhatian dari Lemhanas dan Wantannas? Bisakah untuk memfokuskan pada isu yang sangat mendesak sekali. Badan Keamanan Laut dan Badan Siber Negara nasibnya hampir sama. Kepentingannya jelas, isunya jelas tetapi belum mendapatkan keberpihakan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Tak hanya di bidang keamanan laut, legislator dapil Banten I itu juga menilai tugas utama pemerintah untuk menjaga keamanan data di era digital menjadi hal yang sangat penting. Apalagi, begitu banyak kasus peretasan data dan kejahatan siber terjadi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan.

“Seperti keamanan laut, keamanan siber dan overlapping atau tumpang tindih kewenangan sudah jelas. Kita lihat saling lempar antara Kominfo lempar dan BSSN. Tetapi BSSN juga kita ketahui sumber daya manusianya dan anggarannya belum mendapatkan keberpihakan yang jelas dari pemerintah pusat,” jelasnya.

“Karenanya, saya berharap upaya atau effort dari Lemhanas dan Wantannas bisa difokuskan kepada permasalahan yang mendesak kepentingannya dan relevan di masa – masa akan datang,” pungkas Rizki. | ann/sf — DPRRI