Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Dana Hibah Cabor Lubuklinggau Saat Porprov Sumsel Digelembungkan

Dana Hibah Cabor Lubuklinggau Saat Porprov Sumsel Digelembungkan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 10 Jul 2015
  • visibility 10

LUBUKLINGGAU — Pelaksanaan Pekan olah raga Provinsi (Porprov) Sumatera Selatan (SUMSEL) ke-X di Kota Lubuklinggau yang sudah berakhir, kini  menyisahkan berbagai permasalahan.

Salah satunya menyangkut masalah bantuan dana hibah untuk biaya perlengkapan pertandingan sebanyak 23 Cabang Olahraga (Cabor), meliputi, sepak bola, volly ball, basket, billiar, pencak silat, dan cabang olah raga lain, khususnya bagi kontigen asal Kota Lubuklinggau yang ikut dalam kejuaraan tersebut. Diduga dananya sengaja digelembungkan (mark up) dan hal ini secara berlahan sudah mulai terkuak.

Bantuan dana hibah yang sudah diterima setiap cabor yang nilainya variatif dan total keseluruhan dana hibah itu, diketahui berkisar ratusan jutaan rupiah yang berasal dari pos bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2015  yang dikelolah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Lubuklinggau.

Informasi yang diterima, masing-masing Cabor dalam menerima bantuan saat ini mempertanyakan masalah pemberian dana hibah yang bertolak belakang dengan nilai proposal yang sudah diajuhkan mereka.

Selain nilai bantuan dana minim dan dalam bentuk variasi yang pembagiannya terkesan tidak trasnparan karena penyerahan dana kepada setiap cabor nyaris asal-asalan dengan memakai kwitansi kosong yang diberikan langsung Sekretaris KONI dan tidak melewati juru bayar atau bendahara KONI. Dikhawatirkan sewaktu-waktu dalam pembuatan SPJ,  nilainya digelembungkan oleh pihak pengelola keuangan.

Beberapa pengurus cabang olahraga mengatakan dugaan adanya keganjilan terhadap dana hibah yang sudah disalurkan kepada setiap Cabor, terutama itu terhadap beberapa cabor yang mendapat bantuan hibah terbilang cukup besar, disebut-sebut harus meninggalkan  untuk uang rokok dan nilainya itu dibawah 500 ribu yang diduga sebagai biaya administrasi.

Ketua KONI Cabang Lubuklinggau, melalui sekretarisnya, Tahar membantah jika pemberian dana hibah ini rawan terjadinya penyimpangan. Menurutnya, pemberian bantuan sudah sesuai aturan yang ada, karena setiap pemberian bantuan dana itu memang tidak disesuaikan dengan proposal  yang diminta oleh setiap cabang olahraga.

Terpisah, Dono Pratondo selaku PPTK bantuan cabang Olahraga, saat dihubungi melalui telepon selulernya pekan lalu, menjelaskan bantuan dana hibah kepada setiap cabang olahraga sudah menghabiskan dana ratusan juta rupiah.

Dana itu digunakan untuk keperluan perlengkapan pertandingan kontingen asal Lubuklinggau yang tergabung dalam masing-masing cabang olahraga. Bentuk pemberian dana kepada setiap cabor itu disesuaikan dengan anggaran dan diberikan secara variatif, karena bentuknya cabor itu ada pertim, perorangan, perregu, dan campuran. @gus-Harianjayapos.com

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Proyek Jalan Cor Beton Desa Babat Sudah Retak Memanjang, Diduga Abaikan Kualitas

    Proyek Jalan Cor Beton Desa Babat Sudah Retak Memanjang, Diduga Abaikan Kualitas

    • calendar_month Jum, 17 Feb 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 11
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Proyek peningkatan jalan Desa Babat, Kecamatan STL Ulu Terawas dengan konstruksi cor beton diduga abaikan kualitas. Pantauan awak media dilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan tersebut diduga pihak rekanan mengabaikan kualitas. Sebab, terlihat dari data serta dokumentasi diawal pekerjaan proyek tersebut kondisi hasil jalan yang di cor semen sudah mengalami keretakan memanjang […]

  • Hasto Kristianto : Rakyat adalah Hakim Tertinggi, Tugas PDIP Selami Aspirasi Rakyat

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 7
    • 0Komentar

    PALEMBANG, Jurnalindependen.com — PDI Perjuangan memastikan agar jajaran partai di seluruh tingkatan siap bergotong royong dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada), karena ini bukan pemilu orang per orang. Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto kepada wartawan, Rabu (13/05/2015) usai pembukaan Fit and Profer Test atau uji kelayakan dan kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah di […]

  • Bupati Nonaktif Yan Anton Ferdian dituntut 8 Tahun Penjara

    • calendar_month Sen, 20 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 6
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Bupati nonaktif Banyuasin Yan Anton Ferdian (33) dituntut Jaksa Penuntut Umum hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan setelah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Yan Anton mendengarkan pembacaan tuntutan yang dibacakan JPU KPK Roy Riadi di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin, dengan didampingi penasihat hukumnya. “Terdakwa terbukti secara […]

  • Membanggakan, Musi Rawas Raih 3 Penghargaan Sekaligus

    • calendar_month Kam, 19 Mei 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 7
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Prestasi membanggakan kembali diraih Kabupaten Musi Rawas. Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud meraih tiga Penghargaan saat melaksanakan Rapat Sosialisasi Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022. Penghargaan dari KPK ini diberikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri di Griya Agung Palembang, Kamis (19/5). Penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Musi Rawas adalah […]

  • Meski Akan Ada Pertalite, Gerindra Minta Pemerintah Tidak Hapus Premium

    • calendar_month Rab, 22 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 6
    • 0Komentar

    JAKARTA — Fraksi Gerindra DPR RI meminta Pemerintah tidak menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium meskipun akan menjual BBM jenis baru, yakni pertalite. “Meskipun nantinya Pemerintah sudah menjual pertalite (Ron 90), tapi premium (Ron 88) harus tetap ada di SPBU, sehingga harga BBM tetap terjangkau oleh masyarakat,” kata Ramson Siagian pada diskusi “Dialog Kenegaraan” […]

  • Implementasi SAKIP Ukur Kinerja OPD

    • calendar_month Sen, 16 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 6
    • 0Komentar

    MURATARA- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Senin (16/04). Pada kegiatan yang berlangsung di auditoriun lantai 2 kantor Bupati Muratara itu sekaligus dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Muratara dengan bupati. Diharapkan pada proyek pembaharuan kegiatan dimotori Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setda […]

expand_less