Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Aturan Proses Pengelolaan Limbah Mesti Ditaati

Aturan Proses Pengelolaan Limbah Mesti Ditaati

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 2 Okt 2018
  • visibility 28

JAKARTA – Anggota Panitia Kerja Limbah Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI Kurtubi menginginkan peraturan mengenai proses pengelolaan limbah harus bisa betul-betul ditaati, untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasalnya, jika aturan itu tidak ditaati akan berdampak besar terhadap rakyat dan lingkungan.

Hal itu ia ungkapkan usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan jajaran Direksi Kawasan Industri Medan (KIM), Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati dan Direktur Jenderal Pengendaliaan Pencemaran dan Kerusakan KLHK R. Karliansyah, di Kantor KIM, Sumatera Utara, baru-baru ini.

“Contohnya seperti limbah cair yang dibuang, jika tidak ada pembuangan yang seharusnya, ini akan sangat membahayakan. Kemudian B3 yang tercecer juga bisa membahayakan lingkungan. Atau udara-udara yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik di lingkungan jangan sampai menjadi pencemaran udara yang tidak baik ini juga bisa menimbulkan polusi udara,” kata Kurtubi.

Legislator Partai NasDem ini menambahkan, kunspek Panja Limbah Lingkungan Komisi VII DPR RI ini baru pertama kali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi dan memastikan pengelolaan limbah-limbah lingkungan hidup seperti limbah cair dan limbah padat yang terkait dengan pengotoran udara suatu kawasan terpadu industri, berjalan sesuai aturan yang ada. 

“Kita saksikan pemaparan dari Direksi KIM bahwa mereka sudah mendapatkan proper warna biru dan juga mendapatkan penghargaan dari Majalah Infobank mengenai kegiatan yang sudah dilakukan di kawasan ini. Sekilas kita bisa katakan pengawasan limbah di sini bagus, namun itu baru klaim sepihak. Kami dari Panja membutuhkan data lebih detail dan akan kita rapatkan secepatnya di Panja Komisi VII,” pungkas legislator dapil NTB itu.

Di tempat yang sama, Direktur Operasi dan Pengembangan KIM Ilmi Abdullah mengapresiasi kedatangan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya, pihaknya telah berkomitmen menjadi industri yang modern, kendati komitmen itu belum dibuat setahun yang lalu. 

“Jadi dalam kunjungan ini, saya sangat senang dan berterimakasih. Karena bisa sekaligus membantu dan mendorong semangat kami, dan bisa tersampaikan kepada Gubernur ataupun Presiden, yang menurut kami akan terbantu sekali dalam proses kerja kami di sini,” ujarnya. (rni/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Konfercab NU Lubuklinggau akan di buka dengan Pengajian Akbar

    • calendar_month Sel, 21 Okt 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 39
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Diawal tahun Hijriyah 1436 ini Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Lubuklinggau akan melaksanakan Pengajian Akbar 1 Muharram 1436 H, selain momen ini juga akan dilaksanakan Konferensi Cabang (Konfercab) NU Kota Lubuklinggau, demikian disampaikan Ketua Panitia Acara, Ngimadudin kepada Jurnal Independen, siang tadi (Selasa, 21/10/2014) di Kampus STAIS BS Lubuklinggau, SUMSEL. Acara yang […]

  • Reforma Agraria Percepat Penyelesaian Masalah Tanah dan Kepastian Hukum

    • calendar_month Rab, 14 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Guna percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan kepastian hukum, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Dafam Lubuklinggau, Rabu (14/07/2021). Bupati Musi Rawas (Mura) Hj Ratna Machmud mendukung kegiatan Kantor Pertanahan Mura yang telah berkoordinasi sangat baik dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura dalam penyelesaian dan […]

  • AJI Nyatakan Sikap Atas Meninggalnya M Yusuf

    • calendar_month Rab, 13 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    ALIANSI Jurnalis Independen menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Muhammad Yusuf, Minggu, 10 Juni 2018, jurnalis yang tulisannya dipublikasikan di media www.kemajuanrakyat.co.id, www.berantasnews.com, dan Sinar Pagi Baru. Ia meninggal saat dalam masa penahanan kejaksaan untuk menghadapi sidang kasus dugaan pencemaran nama baik. Yusuf berurusan dengan hukum setelah diadukan ke polisi oleh perusahaan sawit PT Multi Sarana […]

  • Megawati Menghendaki Partai Politik Bisa Pecat Kepala Daerah

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DEPOK — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menghendaki, agar partai politik punya hak untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) bagi kepala daerah. Hak tersebut dikatakan olehnya diperlukan jika kepala daerah, sudah tak lagi menjalankan ideologi kepartaian ataupun terjerat hukum. Mantan Presiden ke-5 RI itu mengatakan, semua eksekutif adalah petugas partai politik. Dari presiden […]

  • Empat Kali Berturut Raih Nominasi IGA, Wabup Minta OPD Terus Berinovasi

    • calendar_month Kam, 17 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Wakil Bupati (Wabup) Musi Rawas, Hj Suwarti mengatakan Kabupaten Musi Rawas sudah empat kali berturut-turut masuk dalam sepuluh besar untuk kategori Kabupaten Terinovatif pada Lomba Inovasi Daerah. “Saya berpesan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti kegiatan ini agar dapat berpartisipasi dengan maksimal dan dapat mensukseskan laporan inovasi daerah ini. Alhamdulillah, […]

  • 16 Puskesmas Mura Tak Ada Dokter Gigi

    • calendar_month Ming, 14 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS,Jurnalindependen.com — Sedikitnya ada 16 dari 19 Puskesmas diwilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) tidak memiliki dokter gigi. Indikator ini menandakan bahwa Kabupaten Mura Provinsi Sumatera Selatan dikategorikan kekurangan dokter gigi. Walaupun kurang pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mura H Tjahjo Kuntjoro melalui Kabid Kepegawaian Lumbab mengakui bahwa kabupaten  […]

expand_less