Dinas Perikanan Lubuklinggau Diduga Sunat Bantuan Bibit Ikan

Dinas Perikanan Lubuklinggau Diduga Sunat Bantuan Bibit Ikan

LUBUKLINGGAU – | Diduga Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Lubuklinggau sunat (kurangi) bantuan bibit ikan nila pada anggaran 2019 . Bantuan tersebut diberikan kepada RT 07, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara II.

Bantuan itu diberikan kepada Kelompok Tani dan Ketua RT 07 pada 26 September 2019 lalu sebanyak 8 ribu. Namun, setalah panen selama tiga bulan, ikan yang hidup hanya didapat 1.920 ribu dan yang mati diperkirakan sekitar 1 ribu.

Artinya, jika ditotal bibit ikan itu hanya sekitar 3 ribuan. Sedangkan bantuan yang diberikan di berita acaranya ada 8 ribu,  kemana 5 ribunya tersebut.

Ketua RT 07, Masri Adil didampingi Ketua Kelompok Tani, Deni mengatakan bahwa pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 3 juta untuk membeli pelet ikan. Akibat bibit ikan yang diberikan dikurangi.

“Waktu itu ada 20 kantong bibit ikan, dan pihak Dinas Perikanan bilang perkantong ada 400 bibit. Salahnya kami waktu itu tidak menghitung satu persatu perkantongnya,” kata Masri Adil.

Menurut Masri, saat panen tiba harga jual ikan nila tersebut Rp 18 ribu perilogramnya, perkg ada lima hingga enam ekor ikan. Dan selama peternak ikan, satu persatu pihaknya hitung jika ada yang mati.

“Semuanya ikan mati kami catat, jika dikolam ada faktor alam tidak mungkin menghabiskan ikan sebanyak 5 ribu ekor. Ikan gabus saja dikolam tidak ada, apalagi biawak sangat jarang,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Lubuklinggau, Eka Ardi Aguscik saat dikonfirmasi, Rabu (4/3) membenarkan bahwa bantuan tersebut adalah program pihaknya pada anggaran 2019 lalu.

Mengenai bibit ikan kurang dirinya membantah dan tidak mungkin, karena dari awal mengambil bibit di daerah Kecamatan Tugumulyo semuanya dihitung. Dan semua itu sudah prosedurnya yang pihaknya jalankan.

“Mungkin karena faktor alam, seperti dimakan ikan, biawak dan lainnya. Namanya juga dialam,  banyak predatornya,” kata Eka Ardi Aguscik.

Menurutnya, berdasarkan prosedur yang ada seharusnya para kelompok tani menghitung saat bibit ikan dilepaskan dikolam. Jika itu tidak dihitung, maka pihaknya tidak mengatahui.

“Baru pertama kali ini kami temukan pihak kelompok tani menghitung ikan satu persatu,” ucapnya.

Ditambahkan, dirinya akan menurunkan tim dan meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengecek kembali bantuan tersebut. | sumber : suarasumsel.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Po Kbr Bos?