Perlu Libatkan Pemuda Dalam Pengambilan Kebijakan

PEMUDA harus diberi peran lebih besar dalam pembuatan kebijakan di era kehidupan saat ini, yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi adalah dunia mereka. Disrupsi teknologi berpengaruh besar ke banyak bidang, mulai dari bisnis retail, transportasi, hingga cara orang berinteraksi.

“Penggeraknya sekaligus target utamanya adalah anak muda. Supaya kebijakan yang ada tidak tertinggal, anak muda perlu lebih dilibatkan,” kata Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, saat mewakili Delegasi DPR RI dalam Forum of Young Parliamentarians, sebagai rangkaian Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-139 di Jenewa, Swiss, Senin (15/10).

Dalam pernyataannya, legislator PDI-Perjuangan ini mengatakan bahwa Indonesia mendukung hasil Economic and Social Council (ECOSOC) Youth Forum 2018 yang menekankan bahwa pemuda harus lebih diikutsertakan dalam berbagai level pembuatan kebijakan.

Forum of Young Parliamentarians adalah salah satu forum dalam Sidang IPU ke-139, yang berlangsung pada 14-18 Oktober di Jenewa, Swiss. IPU adalah organisasi gabungan parlemen dari 178 negara, dengan Indonesia salah satunya. Delegasi Indonesia dalam sidang ini terdiri dari 11 Anggota DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto (F-Demokrat).

Selain forum Anggota Parlemen Muda tersebut, sidang IPU yang ke-139 ini juga menggelar pertemuan Forum of Women Parliamentarians, Standing Committee on Democracy and Human Rights, Standing Committee on UN Affairs, dan Standing Committee on Sustainable Development, Finance, and Trade.

Dalam sidang demokrasi dan hak asasi manusia, Delegasi Indonesia mengajak Anggota IPU untuk menindaklanjuti langkah-langkah terkait pekerja migran dan pengungsi Rohingya. Di sela-sela agenda tersebut, juga diadakan pertemuan bilateral antar-parlemen.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (F-Gerindra) didampingi Anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini (F-PKS) bertemu dengan Parlemen Arab Saudi membahas permintaan DPR RI untuk penambahan kuota haji bagi WNI. (sf–DPR))

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb