Mencari Solusi Cepat Peremajaan Sawit Rakyat

NUSA DUA – Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, perkebunan kelapa sawit Indonesia, sebesar 40% lebih, merupakan milik petani kelapa sawit. Oleh karena itu pemerintah mendorong banyak pihak yang berkepentingan, untuk bekerjasama membantu pembangunan kebun kelapa sawit milik petani agar mendapatkan hasil panen yang tinggi.

Pada tahun 2018 pemerintah telah sepakat untuk melakukan peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) seluas 185 ribu Ha. Sayangnya, penerapan peremajaan sawit rakyat ini terkendala oleh status lahan yang diolahnya.

Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Herdrajat Natawidjaya menerangkan, kesulitan terkait status lahan ini, sebetulnya sudah mulai ada solusi, melalui program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, yang akan menerbitkan sertifikat lahan milik petani, sebagai salah satu solusi dalam memperjelas status kepemilikan lahan petani kelapa sawit.

“Adanya program penerbitan sertifikat lahan itu menjadi salah satu solusi bagi berjalannya program peremajaan kelapa sawit rakyat,” tandas Herdrajat, kepada InfoSAWIT, disela-sela acara ICOPE 2018, di Nusa Dua, Bali.

Sebagai salah satu pembicara ICOPE 2018 mewakili BPDP-KS, Herdrajat menekankan bahwa keberpihakan pemerintah untuk mendukung petani kelapa sawit, terus dilakukan hingga saat ini, supaya kesejahteraan hidup mereka terus meningkat. Oleh karena itupenerapan ISPO bagi petani kelapa sawit Indonesia sangat penting agardapat melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

Sumber : infosawit.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb