MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com -Pemerintah Kabupaten Musirawas melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Musirawas tahun 2017 di aula
Bulan: Februari 2017
MK Sampaikan Perkembangan Perkara PHP Kada Serentak 2017
JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan dan perkembangan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Dewan Pertanyakan IUP Perusahaan Tak Berikan Plasma
PALEMBANG – Anggota Komisi II DPRD Sumatera Selatan Sujarwoto mempertanyakan izin usaha perkebunan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Gasing, Kabupaten
Kasus Suap, Yan Anton dan Empat Terdakwa Lain Kembali Disidang
PALEMBANG – Sidang kasus suap Banyuasin yang melibatkan Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian, Kasi PMD Sutaryo, Kadisdik Umar Usman, Kabag
Komisi III DPR Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Jawa Barat
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengevaluasi Kapolda Jawa Barat
Tuah Negeri Target 1.843 Jamban Tuntas di Tahun Ini
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Sebanyak 1.843 jamban akan di buat tahun ini melalui anggaran Dana Desa di Kecamatan Tuah Negeri. Hal ini disampaikan
Sinergikan Arah Pembangunan, Kecamatan Tuah Negeri Adakan Rakor
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Guna mensinergikan berbagai program baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga ke Desa, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musirawas adakan
Pembangunan Lebih Fokus ke Pemenuhan Infrastruktur Desa Tertinggal
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sukakarya sukses digelar, Rabu (22/02/2017) di kantor Camat setempat.
KPK Bidik Kadis dan Staf PU BM Banyuasin karena Beri Keterangan Palsu
PALEMBANG – Dari 10 saksi yang rencananya akan dihadirkan, satu saksi tidak hadir dan sudah berkoordinasi karena ada pekerjaan. Ahmad Kadafi yang
Pemerintah : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Kewenangan Pemprov
JAKARTA – Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengatur kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen. Sedangkan pasal 14 ayat
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
