Soal Tarif Sewa Kampus Unmura, Belum Ada Jawaban YPPT-BS

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Besarnya biaya operasional Universitas Musirawas (Unmura) merupakan tantangan berat bagi manajemen perguruan tinggi tersebut agar tetap berjalan sesuai standar. Sebagaimana disampaikan Rektor Unmura melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan, Wartono bahwa idealnya Unmura memiliki 3.000 mahasiswa.

“Idealnya, Unmura miliki 3.000 mahasiswa agar tetap standar atau lumayan dalam menjalankan manajemen dan operasional perguruan tinggi. Walaupun saat ini jumlah mahasiswa sekitar 1.200-an namun masih cukup untuk membiayai kegiatan universitas,” kata Wartono, saat dikunjungi di Gedung Rektorat Unmura, Air Kuti Lubuklinggau, Senin (26/09/2016).

Disinggung mengenai keberlangsungan sewa kampus Unmura ke Pemerintah Kabupaten Musirawas, Wartono mengelak bahwa ia tidak punya wewenang untuk menjelaskan karena itu merupakan urusan pihak Yayasan.

“Kalau mengenai sewa kampus, kami tidak mengetahui urusan itu. Kami sebagai pelaksana atau operasional Universitas saja, urusan sewa tersebut merupakan wewenang yayasan. Apalagi rancangan kedepan kami juga belum mengetahuinya,” jelas Wartono.

Sementara, Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi (YPPT) Bumi Silampari, Isbandi Arsyad saat dikunjungi sedang sibuk rapat. Isbandi Arsyad yang merupakan Sekda Kabupaten Musirawas dihubungi via seluler juga tidak dijawab.

Berdasarkan sumber yang bisa dipercaya, diketahui bahwa terdapat eks gedung kantor pemerintahan Kabupaten Mura di Taba Pingin yang disewa Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi (YPPT) Bumi Silampari, merupakan yayasan pengelola Unmura. Perjanjian sewa ini tertuang dalam surat no. 91/DPPKAD/VIII/2012 dan no. 037/YPPT-BSMR/2012 tanggal 2 April 2012.

Yang disewa 12 gedung dengan jangka waktu 1 Januari 2012 – 31 Desember 2016 (5 tahun). Harga sewa 12 gedung dengan total luas 4.420 m/2 sebesar Rp 12.000.000,-/tahun, nilai seluruhnya Rp 60.000.000,-

Adapun rincian 12 gedung eks kantor Pemkab Mura di Taba Pingin yang disewa masing-masing Rp 1.000.000,-/tahun antara lain, Gedung eks DPPKAD, eks Distamben, eks BPMD, eks Disbun, eks Dishut, eks DPU BM, eks DPU CK, eks Disdukcapil, eks KKP, eks Inspektorat dan eks BKPP. Sedangkan eks KLK di Watervang.

Kenyataan tarif sewa Rp 1.000.000,-/tahun/gedung tidak tercantum dalam Perda no. 6 tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Hal ini tentu tidak sesuai sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 58 ayat 2 SKPD yang bertugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatan berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut. (fsl)

Berita Terkait :

Pungutan Sewa Eks Perkantoran Dinilai Langgar PP 58 Tahun 2005

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb