Dalam Pelaksanaan UN, DPR Apresiasi Kemendikbud

JAKARTA – Terkait persoalan Ujian Nasioanl (UN) dan masalah guru, Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/4/2016) menghasilkan sejumlah kesimpulan.

Dalam kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, Komisi X DPR mengapresiasi langkah-langkah Kemendikbud agar terus meningkatkan pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana Ujian Nasional.

“”Utamanya kesiapan infrastruktur jaringan internet dan kesiapan sumber energi listrik,” kata Sutan.

Selanjutnya, Komisi X meminta Kemendikbud untuk untuk merancang dan membahas penyamaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas Pensil (UNKP) di masa mendatang. 

Untuk permasalahan guru honorer, jelas Sutan, Komisi X meminta Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, agar ada penyeimbangan rasio jumlah guru dan siswa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

“Sehingga terjadi pemerataan pemenuhan kebutuhan guru di daerah dengan memperhatikan sistem seleksi penerimaan dan pengangkatan guru honorer,” ujar Sutan. 

Berkenaan dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk memberikan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru. Komisi X meminta Kemendikbud untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program guru pembelajar. 

Menyangkut soal sertifikasi guru, Komisi X DPR meminta Kemendikbud untuk meningkatkan jumlah penerima program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PL-PG) yang diselenggarakan pemerintah. Program ini bertujuan agar jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidikan meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan khususnya peningkatan kualitas guru, Komisi X mendesak Kemendikbud agar program sertifikasi guru tidak dikenakan pungutan biaya yang dibebankan kepada guru peserta PL-PG tetapi seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. (eko–DPR RI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb