Peran Pol PP sebagai Penegak & Pengawal Perda mesti dipahami SKPD

MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com — Diantara fungsi Pol PP adalah penegak dan pengawal Peraturan Daerah (Perda), dan itu mesti dipahami oleh SKPD terutama bidang perizinan. Demikian disampaikan Kasat Pol PP Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Trantibum, Edy Suprio, Rabu (13/04/2016).

Mengenai perizinan walet, katanya, mesti ada rekomendasi KSDA Kehutanan, PU Bina Marga, PU Cipta Karya yang menyangkut tata ruang dan wilayah jalan kemudian kawasan tersebut apakah kawasan hutan atau bukan.

Selain itu tentu, kajian lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup. Kalau Pol PP ini sifatnya back up terhadap konflik baik yang terjadi atau pencegahan sebelum terjadi, bila dikaji tidak akan terjadi masalah tentu rekomendasi Pol PP bisa menjamin tidak akan terjadi apa-apa.

“Jangan sampai perizinan diberikan belum setahun sudah dicabut karena ada konflik, terutama dengan tetangga sekitar usaha, konfline atau terganggu,” katanya.

Dari rekomendasi beberapa SKPD terkait barulah perizinan dapat diterbitkan, sambungnya.

“Banyaknya usaha penangkaran walet tanpa izin karena memang ketika turun kelapangan Pol PP terkadang tidak dilibatkan. SKPD lain itu hanya punya wewenang monitoring dan menghimbau mengenai kewajiban izin, sedangkan kita bisa menindak.

Untuk itu kita berharap SKPD terkait untuk selalu melibatkan Pol PP dalam operasinya, jangan sampai ada konflik, barulah perlu bantuan Pol PP,” harap Edy Suprio. (fs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb