“ PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM KOTA LUBUKLINGGAU SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR : 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUK KOTA LUBUKLINGGAU ( SUATU TINJAUAN HISTORIS DAN YURIDIS ) “

Oleh : H ACHMAD MURTIN, SH. M. Si (Tenaga fungsional pada staf ahli bidang politik dan hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau)

 

TINJAUAN HISTORIS

Terbentuknya Kota Lubuklinggau merupakan buah manis dari hasil reformasi pada tahun 1998 dimana adanya suatu perubahan sistem ketatanegaraan dalam pemerintahan Republik Indonesia, salah satunya adalah lahirnya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah hasil dari amandemen UUD 1945 sebagaimana bunyi pasal 18 UUD 45; antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor ; 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, maka seluruh kota administratif yang ada diseluruh Indonesia menjadi kota otonom tersendiri, baik untuk menjadi kabupaten maupun untuk menjadi Kota, untuk kota administratif Lubuklinggau sendiri menjadi Pemerintah Kota Lubuklinggau, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.

Dengan terbentuknya Kota lubuklinggau menjadi sebuah daerah otonom sendiri yang terpisah dari kabupaten Musi Rawas, maka sudah barang tentu mempunyai Implikasi yang luas terhadap perubahan pembangunan yang ada di Kota Lubuklingagu, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik, Selama lebih kurang 15 Tahun menjadi Kota Lubuklinggau khususnya pembangunan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini dibawah kepemimpinan Duet Walikota Drs.H.SN.PRANA PUTRA SOHE, MM dengan Wakil H.SULAMAN KOHAR, SH.MM. Perkembangan pembangunan Kota Lubuklinggau baik pembangunan fisik maupun non fisik sangat luar biasa, hal ini tidak bisa dihindari lagi karena merupakan tuntutan kemajuan Kota Lubuklinggau itu sendiri dan bersama keinginan masyarakat yang menghendaki sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia.

Untuk menyesuaikan tuntutan kemajuan Kota Lubuklinggau tersebut, maka sejalan dengan visi dan misi Kota Lubuklinggau, LINGGAU BISA dan LINGGAU MADANI, maka  kegiatan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat harus seirama dengan denyut jantung Kota Lubuklinggau harus dipacu secara terus menerus guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau. Namun sangat disayangkan dalam rangka untuk mewujudkan visi misi Lingggau BISA dan Linggau Madani masih ada persoalan-persoalan yang menghambat untuk pencapaian visi misi tersebut, antara lain belum diserahkannya aset Kabupaten Musi Rawas yang berada di wilayah hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau secara keseluruhan. Sehingga penataan Kota Lubuklinggau sesuai dengan rencana umum tata ruang Kota Lubuklinggau tidak berjalan sesuai arahan dokumen perencanaan kota. Untuk itu semua perlu kearifan, kebesaran dan kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah Kabupaten Musi Rawas untuk sesegera mungkin menyerahkan seluruh aset Kabupaten Musi Rawas yang ada di Kota Lubuklinggau kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau tanpa kecuali dan tanpa persyaratan apapun karena ini merupakan perintah dari Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Lubuklinggau.

 

TINJAUAN YURIDIS

Dengan lahirnya kota Lubuklinggau melalui Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2001, maka prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 guna memberikan kepada daerah dalam hal ini yaitu daerah Kota Lubuklinggau untuk memiliki kewenangan dalam  membuat kebijakan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau.

Namun prinsip otonomi ini sulit untuk berjalan karena terkendala dengan belum diserahkannya aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau

Dalam rangka penerapan prinsip otonomi ini, maka Pemerintah Kota Lubuklinggau guna melaksanakan amanat Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2001 Tentang pembentukan kota Lubuklinggau, dalam penjelasan umum pasal 14 dalam penafsiran kami bahwa aset Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau untuk dimanfaatkan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta , prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Kota Lubuklinggau yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Adanya polemik yang berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang berkaitan dengan aset Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau  sudah memakan waktu yang panjang, hampir mencapai 15 tahun, hal ini disebabkan karena masing-masing pihak mengedepankan ego masing-masing dengan pendekatan kekuasaan bukan pendekatan secara YURIDIS, sehingga permasalahan aset tidak pernah tuntas dan bahkan terimplikasi lebih luas yaitu mengganggu hubungan kepemerintahan Kota Lubuklinggau dengan Kabupaten Musi Rawas  menjadi tidak harmonis.

Oleh karena itu untuk menjaga hubungan yang harmonis antara ke dua pemerintahan ini kita harus melihat permasalahan ini secara propisional dan  proporsional, untuk ini perlu penulis tawarkan wujud solusi dan konsiliasi yang konkrit, terukur dan akuntabilitas, yaitu melalui pendekatan YURIDIS…. Karena penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berada diwilayah hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau ini merupakan perintah dari Undang-undang sesuai dengan pasal 14 ayat (1) untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kota Lubuklinggau, menteri/Kepala lembaga pemerintahan non departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Musi Rawas sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah kota Lubuklinggau hal-hal yang meliputi sebagaimana penjelasan : pada huruf b berbunyi

Barang milik/ kekayaan Negara/ daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh pemerintah, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 Menyatakan pelaksanaan, penyerahan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 tersebut selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 1 tahun, terhitung sejak pelantikan penjabat Walikota Lubuklinggau.

Dengan melihat ketegasan pasal 14 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau, maka Pemerintah Kabupaten  Musi Rawas melalui kepala daerah/ wakil Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Musi Rawas/Wakil Bupati Musi Rawas tidak ada alasan lain kecuali untuk segera menyerahkan aset Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau tanpa ada persyaratan-persyaratan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau, karena ini merupakan perintah dari undang-undang.

Namun apabila Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati tidak menyerahkan aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau tentunya ada konsekwensi hukumnya yaiu dikenakan sanksi DIBERHENTIKAN selaku kepala daerah dan wakil kepla daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 61 ayat (1) kepala daerah sebelum memangku jabatan dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji …. Ayat (2) sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

“ DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/ BERJANJI AKAN ……… DAN MENJALANKAN SEGALA UNDANG-UNDANG DAN PERATURANNYA ……. ”

Selanjutnya dalam pasal 67 Huruf b Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga dalam pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.

Sesuai dengan diskripsi analisis pasal 61 ayat (1) dan (2), pasal 67 Huruf b dan pasal 76 ayat (1) Huruf g Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  maka apabila kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati kabupaten Musi Rawas tidak melaksanakan pasal-pasal tersebut …… maka sesuai dengan pasal 78 ayat (2) Huruf c dan huruf d Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bupati/Wakil Bupati DIBERHENTIKAN dari jabatannya.

Tata cara pemberhentian Bupati/ wakil Bupati yang melanggar sumpah jabatan dan tidak menjalankan undang dan peraturan lainnya secara tegas diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) huruf c dan huruf d dan huruf e Undang-undang nomor 13 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada …….Menteri untuk bupati/wakil bupati ……. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atu wakil kepala daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan perlu diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPRD yang hadir.
  3. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD di terima Mahkamah Agung dan putusan bersifat final.
  4. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b atau melanggar larangan kepala daerah pasal 76 ayat (1) huruf g, pimpinan DPRD ……. Menyampaikan usul kepada menteri untuk diberhentikan ……bupati/wakil bupati.
  5. Menteri wajib memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati …………. Paling lambat 30 hari sejak menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

Selanjutnya dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagai mana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf d paling lambat 14 hari sejak diterimanya pemberhentian putusan Mahkamah Agung …… Menteri memberhentikan Bupati/ Wakil Bupati atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

dan selanjutnya juga pasal 80 ayat (3) dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menteri memberhentikan Bupati dan atau Wakil Bupati ……

Selanjutnya pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah dan/atu wakil kepala daerah yang :

  1. Melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah
  2. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pasal 67 huruf b …….Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dan dalam ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Selanjutnya dalam ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemerintah pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah selanjutnya dalam ayat (4) apabila Mahkama Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah pusat memberhentikan kepala daerah tersebut.

 

KESIMPULAN

Setelah menganalisa terhadap diskripsi yang penulis sajikan dalam perpektif Historis maupun Yuridis, penulis berkesimpulan bahwa :

  1. Dengan semangat otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat, maka untuk penyerahan aset pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau tentunya tidak ada permasalahan sepanjang kita mengedepankan semangat otonomi daerah.
  2. Tidak ada alasan lain, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perintah undang-undang Nomor : 7 Tahun 2001 kepala daerah/wakil kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas segera menyerahkan aset kabupaten Musi Rawas yang berada di kota Lubuklinggau kepada pemerintah kota Lubuklinggau.
  3. Akibat hukum terhadap kelalaian baik ada unsur kesengajaan maupun unsur yang tidak disengaja atas perbuatan kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam hal ini bupati/ wakil bupati musi rawas belum/ tidak menyerahkan aset yang berada diwilayah kota lubuklinggau kepada pemerintah kota lubuklinggau, hal ini telah melanggar sumpah\ janji jabatan dan tidak melaksanakan undang-undang dan peraturan lain dikenakan sanksi DIBERHENTIKAN sesuai amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

 

REKOMENDASI

Untuk mempercepat penyerahan aset yang berada dikota lubuklinggau dari pemerintah kabupaten Musi Rawas kepada pemerintah kota Lubuklinggau ada beberapa rekomendasi yang penulis sampaikan:

  1. Kepada pemerintah kabupaten Musi rawas segera membentuk tim untuk menginventarisir aset-aset milik pemerintah kabupaten Musi Rawas yang berada dikota lubuklinggau, baik berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai, dan/atau di manfaatkan oleh pemerintah kabupaten Musi Rawas. Untuk diserahkan kepada pemerintah kota lubuklinngau.
  2. Kepada pemerintah kota Lubuklinggau segera membentuk tim aset dan tim hukum dalam rangka mengantisipasi jika penyerahan aset dari pemerintah kabupaten Musi Rawas lamban dalam proses penyerahan, maka tim hukum segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2001 tentang pembentukan kota Lubuklinggau dan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb