Imbas Penggusuran Lahan, Warga Cawang Gumilir Kelaparan

MUSI RAWAS — Sedikitnya 344 Kepala Keluarga (KK) yang merupakan warga Cawang Gumilir, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (Mura) kini menderita kelaparan, diduga kuat imbas dari penggusuran lahan yang menjadi tempat mereka berkebun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) beberapa waktu lalu.

Bahkan, tak hanya menderita kelaparan, sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) disana pun, kini turut terancam tidak bisa mengikuti ujian dan melakukan proses belajar mengajar. Hal ini diketahui saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musirawas, Senin lalu.

Ketua Komisi I DPRD Musirawas, Mansyur Daniel menjelaskan, kondisi warga kelaparan, memang benar diakibatkan penggusuran lahan dan tidak ada bantuan dari Pemkab Musirawas usia melakukan hal tersebut.

“Mereka terdiri dari 344 KK, rinciannya yakni 154 KK ditampung di Balai Desa SP 6 Bumi Makmur, sedangkan sisanya tinggal ditempat-tempat keluarga. Terus terang mereka kurang makan. Berdasarkan hasil sidak, lokasi disana kini semua telah rata dengan tanah dan yang tersisa hanya masjid dan gardu PLTS saja. Yang menjadi pertanyaan saat ini, mereka semuanya memiliki KTP dan KK yang dikeluarkan Disdukcapil Musirawas dan berarti merupakan warga Kabupaten Musirawas, namun kenapa diberlakukan seperti itu. Malah kini, kebun mereka sudah digusur, tetapi ditanam kembali oleh PT MHP dengan pengawalan ketat aparat,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, dari hasil sidak tersebut, ada beberapa point ‎yang dinilai pihaknya harus segera dilakukan Pemkab Musirawas, seperti memfasilitasi agar pelajar disana secepatnya disekolahkan ke SP 6, Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan serta menyediakan lokasi relokasi yang lebih layak untuk warga yang menjadi korban penggusuran.

“154 KK yang ditampung di SP 6 atau berada di tempat keluarga. Mereka saat ini kekurangan makanan, kita telah memberikan bantuan mie instan sebanyak 30 dus serta sejumlah uang tunai. Ini kejam sekali, sebab masyarakat malah dilarang memanen hasil tanaman mereka sendiri,” ungkapnya.

WALHI Sumatera Selatan dalam siaran persnya mengatakan, penggusuran 188 rumah milik warga terjadi sebagai puncak dari konflik lahan antara warga dan pihak perusahaan yang telah berlangsung sejak tahun 2008. Warga dituding telah merambah lahan konsesi perusahaan milik Jepang tersebut.

Direktur Ekseskutif WALHI Sumatera Selatan Hadi Jatmiko mengungkapkan, warga diancam dengan tuntutan pidana dan denda milyaran rupiah meninggalkan tempat tinggal mereka. Karena ketakutan, warga pun terpaksa mengungsi di desa sekitar dengan mendirikan pondok-pondok dilapangan bola sebagai tempat tinggal.

“Yang kami khawatirkan bagaimana nasib anak-anak dalam pengungsian yang sampai saat ini belum ada bantuan dari Pemerintah. Terlebih saat ini sedang melaksanakan UN. Kami juga sedang mendata apakah ada ibu hamil yang mengungsi. Bila ada, diduga kuat ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Kami berharap Komnas HAM dapat turun langsung dalam kasus ini,” cetus Hadi Dalam Dialog OPUSK (Opinin Publik Solusi dan Klarifikasi) Pro 1 RRI Palembang, Selasa (5/4/2016).

Lebih jauh Hadi mengatakan, warga bersama organisasi masyarakat telah menulis surat terbuka berisikan tuntutan kepada Presiden RI dan Kementerian/Lembaga Negara yang berada di bawah pimpinannya untuk segera menghentikan penggusuran terhadap tanah pertanian dan rumah warga, mencabut izin PT. MHP.

“Warga meminta pihak perusahaan ditindak secara hukum, menarik pasukan dari aparat sipil negara, aparat kepolisian dan TNI dari lapangan, serta memberikan tindakan hukum terhadap aparat sipil negara, kepolisian dan TNI yang telah melanggar surat Kementerian LHK tertanggal 14 Juli 2015 yang berisi perintah agar pihak perusahaan menghentikan penggusuran,” pungkasnya.

Sumber : Sumatera Deadline & RRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb