Penyerahan Aset ke Muratara, Tunggu Persetujuan Dewan

MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com — Mengenai penyerahan aset ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) sudah tidak ada masalah lagi. Karena nilai total aset diatas Rp 5 miliar maka mesti melalui persetujuan DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), dan kita menunggu itu. Demikian disampaikan Kepala DPPKAD Kabupaten Mura melalui Kabid Aset Daerah, Komaruddin kepada Jurnalindependen.com, Senin (04/04/2016) di kantornya, komplek Agropolitan Center, Muara Beliti.

Menurut Komaruddin, pihaknya telah mengajukan permintaan persetujuan ke DPRD Kabupaten Mura, pada 23 Desember 2015. “Mudah-mudahan secepatnya keluar persetujuan penyerahan aset tersebut. Sebelumnya kita dengan pihak eksekutif maupun legislatif Muratara sudah setuju,” harapnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, kata Komaruddin penyerahan aset ke Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan nilai diatas Rp 5 miliar mesti melalui persetujuan DPRD Induk. Maka dari itu kita tunggu rekomendasi DPRD.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Muratara menjelaskan bahwa penyerahan aset dari Kabupaten Mura (Induk) ke Kabupaten Muratara (DOB) melalui persetujuan DPRD dan paling lambat 3 tahun sejak pelantikan Pj Bupati Muratara, bila melewati masa itu akan diambil alih penyelesaiannya oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

“Aset dimaksud berupa barang milik Kabupaten Mura yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemkab Muratara yang berada dalam wilayah Kabupaten Muratara.   

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mura bila ada yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Muratara.

Utang piutang Kabupaten Mura yang kegunaannya untuk Kabupaten Muratara menjadi tanggung jawab Kabupaten Muratara, dan

Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Muratara,” papar Komarudddin.

Masih dikatakan Komaruddin, detail aset dimaksud berbagai jenis diantaranya, gedung/bangunan, tanah, peralatan/mesin, jalan/irigasi  dan aset lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

Mengenai adanya indikasi banyak aset yang hilang dan ada yang belum selesai pengerjaan, padahal anggaran sudah dibayar lunas oleh Pemkab Mura. Komaruddin tidak mengetahui masalah itu, karena saat dialog maupun diskusi pihak Pemkab Muratara tidak ada masalah. (fs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb