IKPW Bersikukuh Tidak Akan Bayar Tarif IMB Fungsi V

* IKPW : Bupati Jangan Pakai Kaca Mata Kuda ke Kades

MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com — Penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Musi Rawas dianggap Ketua Ikatan Petani Walet (IKPW) SETUPA, Wisnu Handoyo memberatkan. Pasalnya usaha penangkaran walet tidak sama seperti usaha-usaha lainnya yang langsung dapat dipetik hasilnya.

Hal ini disampaikan Wisnu kepada Jurnalindependen.com, pagi tadi (Kamis – 31/03/2016) melalui selulernya, 081368496XXX bahwa pihaknya tidak akan mengurus dan membayar retribusi IMB bila ditetapkan aturan tarif bangunan Fungsi V.

“Kami bersikukuh tidak akan membayar retribusi IMB bila ditetapkan tarif Bangunan Fungsi V, alasannya penangkaran walet tidak seperti usaha lain, ketika bangunan berdiri bisa langsung produksi atau menghasilkan.

Kalau penangkaran walet relatif waktunya, tapi umumnya waktu 1 atau 2 tahun baru dapat menikmati hasilnya, itupun belum mencukupi hanya sebatas memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau normal karena usaha ini tergantung adanya burung walet yang tinggal di gedung, paling tidak butuh waktu 10 tahun baru lumayan,” kata Wisnu.

Selain itu, kata Wisnu, penangkar selama ini sudah dibebani biaya IMB dari Kades dengan kisaran Rp 1,5 juta. Kades itukan pemerintahan di bawah Bupati, jadi Bupati jangan pakai kaca mata kuda memandang Kades.

“Kami juga merasa keberatan bila hanya penangkaran walet saja yang disorot, seolah mengejar peningkatan PAD dari sini saja, yang lain juga kan banyak. Apalagi fokusnya hanya ke Megang Sakti,” keluh Wisnu.

Mengenai pengajuan keberatan ke Bupati atas tarif retribusi IMB, menurut Wisnu memang ada aturannya dan tertera pada Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB.

Pada Pasal 28 ayat (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Ayat (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Kemudian Pasal 29 ayat (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Ayat (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

“Yang jelas kami akan bertahan sekuat tenaga kami bila ada penindakan dari pihak Pemkab Mura karena tidak membayar retribusi IMB,” katanya.

Diketahui bahwa berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2011 tentang IMB, penetapan tarif retribusi bangunan untuk walet masuk dalam golongan Bangunan Fungsi V dengan tarif Rp 20.000,-/M2. Kalau bertingkat, pada lantai 2 dihitung tarif 1,5 X lantai 1.

Bangunan pada lantai 3 dikenai tarif 2 X tarif lantai 1, sedangkan bangunan pada lantai 4 dan seterusnya dikenai tarif 2,5 X tarif lantai 1. (fs)

Berita Terkait :

IKPW Minta Keringanan IMB, Pemkab Mura Menolak

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb