IKPW Minta Keringanan IMB, Pemkab Mura Menolak

MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com — Kami tidak bisa mengabulkan pengajuan permohonan minta keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari penangkar walet. Karena hal ini sudah ada ketetapan tarif yang telah diatur melalui Perda No. 20 Tahun 2011 tentang IMB, demikian disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Perizianan, John Merry kepada Jurnalindependen.com, siang tadi – Rabu (30/03/2016).

Menurut John Merry, Ketua Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW) – SETUPA, Wisnu Handoyo telah mengajukan permohonan minta keringanan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Pemkab Musi Rawas melalui surat yang ditujukan ke Bupati Musi Rawas. Namun pihaknya tidak bisa mengabulkan karena sudah ada tarifnya.

“Mereka minta tarif IMB untuk gedung walet memakai tarif kelompok Fungsi IV yakni untuk industri, karena lebih murah, Rp 7.500,-/m.

Sedangkan tarif IMB fungsi V memang peruntukan untuk walet dan menara telekomunikasi, Rp 20.000,-/m untuk lantai pertama, lantai kedua 1,5 x tarif lantai 1, lantai ketiga 2 x tarif lantai 1 dan lantai keempat seterusnya 2,5 x tarif lantai 1,” kata John Merry.

Mengenai perubahan Perda IMB, John Merry menyampaikan bahwa perubahan tersebut sudah di Kemendagri, tinggal menunggu verifikasi untuk di sahkan di Musi Rawas. Mengenai tarifnya tidak jauh beda dengan Perda yang sekarang, cuma ada sedikit perbedaan dari cara menghitung nilai retribusinya.

Sementara itu, Wisnu Handoyo belum sempat dikonfirmasi mengenai permohonan keringanan retribusi IMB walet. (fs)

Berita Terkait :

Mengenai IMB dan Pajak Walet, IKPW ‘Setupa’ Minta Keringanan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb