Overcapacity Banyak Dialami Oleh Lapas dan Rutan Di Indonesia

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Rombongan Tim Kunker Komisi III Mulfachri Harahap menyampaikan bahwa overcapacity (kelebihan daya tampung-red) menjadi hal yang banyak dialami oleh Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia. 

“Dari kunjungan-kunjungan kita (Komisi III-red) ke berbagai daerah, perrmasalahan Lapas dan Rutan sama yakni  overcapacity, dan tentu ini akan menjadi catatan penting Komisi III untuk ditindaklanjuti dalam rapat dengan pemerintah,” ungkap Mulfachri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Senin (21/3/2016).

Mulfachri sampaikan bahwa  solusi untuk permasalahan tersebut yakni perlu adanya pembangunan Lapas dan Rutan yang berbeda untuk masing-masing warga binaan atau tahanan. Seperti adanya rutan untuk narkoba, teroris, lapas wanita, serta lapas anak.

“Pengelompokan warga binaan atau tahanan perlu dilakukan, seperti tahanan narkoba dan teroris tidak bisa digabung dengan tahanan dengan kasus umum atau biasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut Mulfachri menyampaikan bahwa hasil dari Kunker yang dilakukan ke Padang ini, akan dibahas dalam  rapat di DPR dengan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Ansaruddin, menjelaskan bahwa persoalan overcapacity di Lapas dan Rutan di Sumbar tidak begitu tinggi. Ini terbukti,  overcapacity Lapas dan Rutan dan Sumbar hanya 16 persen.

Lebih lanjut, Ansaruddin mengatakan  persoalan itu akan segera teratasi apabila Rutan di Anak Aie Padang bisa dioperasikan sepenuhnya, karena kapasitas Rutan Padang bisa menampung 620 warga binaan.

Ansaruddin juga menyebut, untuk mengoperasikan Rutan Anak Aie Padang secara penuh, perlu adanya dana sebesar Rp 18 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan pagar dan melengkapai fasilitas lainnya, yang saat ini belum memiliki pengamanan yang cukup baik.

“Meski Rutan Padang belum dioperasikan sepenuhnya, saat ini telah ada 40 orang penghuni rutan itu, yang tergabung dari warga binaan dan petugas setempat,” kata Ansaruddin.

Setelah melakukan pertemuan dengan Kanwil KemnkumHAM Sumbar, rombongan Komisi III lakukan sidak atau tinjauan ke Lapas Kelas IIA Padang. Dalam sidak tersebut Komisi III berdialog dengan para tahanan menanyakan kasus-kasus yang menimpa mereka.

Para tahanan di Lapas Kelas IIA Padang mengeluhkan terkait dengan PP No 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi, sementara  Mulfachri tegaskan bahwa PP tersebut merupakan domainnya pemerintah

“Tentunya ada kritikan dan masukan terkait PP tersebut, pasti pemerintah akan lakukan evaluasi serta kajian-kajian yang mendalam mengenai implementasi PP tersebut,” jelas Mulfachri.

Politisi PAN ini juga sampaikan bahwa remisi itu hak setiap orang yang sudah memenuhi syarat itu harus kita berikan. Lapas dan Rutan saat ini bukan lagi menjadi tempat penghukuman tapi sebagai tempat membina orang. (skr,nt–DPR RI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb