Mengenai Prona, Walikota : Lurah Jangan Bebani Masyarakat

LUBUKLINGGAU — Saya instruksikan semua lurah agar tidak membebani masyarakat dalam program prona, tapi masyarakat juga harus paham bahwa program tersebut tidak sepenuhnya gratis, demikian disampaikan Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, Senin (14/03/2016).

Tindakan tegas Walikota ini berkenaan dengan adanya keluhan masyarakat penerima Prona yang dananya dipasang dengan tarif tinggi oleh sejumlah lurah melebihi standar yang ditetapkan pemerintah, sehinggau membebani masyarakat kurang mampu.

“Tujuan program nasional (Prona) pemerintah untuk memberikan kemudahan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan sertifikat tanahnya, sehingga proses kepengurusannya jangan dipersulit dan ditekan dengan harga tinggi.

Jika ada lurah yang memasang tarif tinggi untuk mendapatkan program prona itu, maka segera laporkan ke Inspektorat Kota Lubuklinggau untuk diberikan sanksi baik dalam bentuk disiplin kepegawaian maupun secara hukum,” ungkap Walikota.

Menurut dia, asas praduga tak bersalah tetap diutamakan dalam proses hukum untuk mengecek kebenaran apakah para lurah itu terindikasi korupsi guna menghindari jangan sampai main hakim sendiri untuk membunuh karakter seseorang.

“Saya melihat Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat selama ini sudah proaktif melakukan sosialisasi bahwa dalam program itu ada poin-poin yang dibiaya negara atau gratis,” katanya.

Salah seorang staf BPN Kota Lubuklinggau menjelaskan poin yang dibiayai negara antara lain penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis, dan pemeriksaan tanah.

Dalam pemeriksaan tanah itu melibatkan tim, salah satunya lurah pada masing-masing wilayahnya, sedangkan yang tidak dibiayai negara adalah pembuatan surat tanah atau atas hak, meterai sesuai dengan kebutuhan, pengadaan surat-surat, honor RT dan saksi, selanjutnya pajak BPHTB atau lunas pajak PBB.

“Kita tidak akan ikut campur soal biaya yang dipungut di luar ketentuan, karena itu sepenuhnya hak kelurahan dan jajarannya, namun yang jelas jangan membebankan masyarakat,” ujar salah satu staf BPN.

Sumber : Antara Sumsel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb