Mengenai IMB dan Pajak Walet, IKPW ‘Setupa’ Minta Keringanan

MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com — Mengenai Perizinan Usaha Sarang Burung Walet (SBW), Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW) – SETUPA mengajukan beberapa hal kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura).

Diantaranya, pemutihan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Walet, keringanan biaya atau retribusi dalam hitungan permeter serta pengurangan pajak dari 10 persen menjadi 8 persen.

Ketua IKPW SETUPA, Wisnu Handoyo menyampaikan kepada Jurnalindependen.com, kemarin bahwa pihaknya telah melayangkan surat meminta kepada Pemkab Mura memberi keringanan terhadap usaha SBW sebagaiman tercantum diatas.

“Kami meminta keringanan kepada pihak Pemkab Mura, karena tidak semua penangkar telah menghasilkan SBW, apalagi bagi pemula.

Burung Walet itu hidupnya berkoloni, bila ia menginginkan hidup dan berkembang pada suatu wilayah maka disitu akan ramai tapi bila tidak dia akan berpindah-pindah. Tidak mesti ada gedung walet yang sudah lama, SBW semakin meningkat tergantung koloni burung tersebut,” jelas Wisnu.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Perizinan, Jhon Merry ditemui siang tadi mengatakan bahwa pihaknya dalam mengurus izin walet berdasarkan aturan yang ada. Tidak ada namanya IMB itu pemutihan, prosedurnya adalah sebelum bangunan berdiri harus mengajukan izin terlebih dahulu, dari pengajuan izin tersebut akan ada kajian teknis dari Pemkab Mura.

“Pemutihan itu tidak ada, kalau mau prosedur sebelum mendirikan bangunan mesti ada IMB. Sebelum IMB dikeluarkan akan ada kajian teknis termasuk mutu bangunan gedung yang akan didirikan, apakah sudah sesuai standar (SNI), karena menyangkut keselamatan penghuni maupun masyarakat sekitar.

Demikian juga, tata ruang wilayah apakah sudah sesuai dan tidak berada di hutan kawasan atau lainnya, bila telah sesuai semua baru bisa diterbitkan IMB.

Kenyataan gedung sudah lama berdiri, baru mau mengajukan IMB. Demikian juga mengenai tarif retribusi IMB, kami mengacu kepada aturan yang ada dan tidak bisa dikurangi,” papar Jhon Merry.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid PAD, Effendi menyampaikan mengenai pengurangan pajak SBW dari 10 persen menjadi 8 persen sesuai permintaan penangkar, sulit untuk dikabulkan.

“Sesuai Perda No. 9 Tahun 2011 pada pasal 6, nilai pajak SBW sebesar 10 persen, tidak bisa kami kurangi, itu sudah sesuai aturan yang ada,” kata Effendi. (fs)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb