Ada Dugaan Korupsi Anggaran di RSUD dr Sobirin

MUSI RAWAS, Alokasi anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sobirin Musirawas, diduga disalahgunakan oleh sejumlah oknum petinggi di direksi rumah sakit tersebut. Sebab, sejak beberapa hari terakhir berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melaporkan kejanggalan dalam penggunaan anggaran di pusat layanan kesehatan ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau.

Dalam beberapa laporan itu, disebutkan beberapa item kegiatan di tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 yang diduga menyimpang dan berpotensi merugikan negara. Kendati belum bisa dipastikan kegiatan apa saja, namun penggunaan dana tersebut menelan dana sebesar Rp. 65,92 Milyar.

Namun, beberapa keterangan menyebutkan, kegiatan tersebut, terdiri dari kegiatan peningkatan pelayanan dan pendukung layanan rumah sakit, termasuk pengadaan alat-alat kesehatan (alkes).

Penyelewengan penggunaan anggaran tersebut, disinyalir, dilakukan dengan cara me-mark up (menaikkan) harga pengadaan alkes, termasuk pemotongan anggaran pelayanan dan pendukung pelayanan RSUD dr Sobirin. Hal ini pun diperkuat, sebab beberapa waktu lalu, sejumlah para medis, sempat menuntut agar peningkatan kesejahteraan mereka disesuaikan dengan peningkatan anggaran pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD dr Sobirin.

Kepala Kejari Lubuklinggau, Patris Yusrian Jaya melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejari Lubuklinggau, M Nurul Hidayat menjelaskan, pihaknya memang benar telah menerima laporan tersebut, namun belum ada penunjukkan tugas, guna secepatnya dilakukan pengusutan kasus.

“Kita belum tahu, karena belum ada perintah atau penunjukan dari Kajari,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, pihaknya juga saat ini masih fokus mendalami kasus lain yang masih belum selesai, sebab sejumlah proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi lain yang sedang ditangani sejak beberapa waktu lalu, masih ada yang dalam proses penyidikan. Bahkan, ia mengaku, beberapa kasus korupsi lain, seperti korupsi anggaran CSR Pertamina, diketahui masih mandek, dikarenakan salah satu tersangka tidak kooperatif.

“Tersangkanya memang sudah ada, tetapi tidak kooperatif, jadi kasusnya tetap on the track,” kata dia.

Sebelumnya, pada awal Januari 2016 lalu, kepala Kejari Lubukinggau memastikan bakal ada tersangka baru dalam kasus tipikor, hal ini seiring dengan upaya pihaknya yang tengah mengumpulkan data, terkait indikasi tipikor yang kini masih dalam proses penyelidikan.

Kendati pihaknya masih merahasiakan instansi mana yang diduga ada penyelewengan anggaran yang dilakukan petinggi disana. Namun, belakangan sejumlah instansi, nampaknya mulai dibidik, seperti salah satunya, yakni dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Musirawas.

Sumber: Info Lubuklinggau & RadarPatPulai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb