Desak Gelar Perkara, PDN Lapor ke Polda Sumsel

PALEMBANG, Jurnalindependen.com — Masalah Perampasan tanah Rosmaini (66 tahun) yang dilakukan a/n Hatta cs dilaporkan ke Polda Sumsel. “Laporan dan Permohonan Gelar Perkara sudah diterima Kompol Kartini, Polda Sumsel, Selasa tanggal 09/02/2016.

Kami juga sudah melaporkan ke Ombudsman RI, KPK, Kapolri dan pihak terkait lainnya, dan tentu saja copy laporan dikirim ke Polres Ogan Ilir. Hal ini dilakukan agar Kapolres Ogan Ilir secepatnya melakukan Gelar Perkara,” demikian penjelasan Junaidi Tanjung, Ketua LSM Pemantau Dana Negara (PDN) Ogan Ilir. Rabu, 10/02/2016.

Gelar Perkara maksudnya semua pihak dikumpulkan. Indikasi penyidikan sudah ditemukan dan 2 alat bukti sudah ada. Ini mungkin sudah ditemukan. “Dimana, Siapa orang yang digugat, siapa pemiliknya, jelasnya Penyidik punya data tersebut.

Malahan seharusnya penyidik yang mengarahkan ke Perdata. Kedua Pihak, apabila alas hak sama sama kuat, polisi tidak bisa menentukan siapa pemilik asli maka diselesaikan dulu secara perdata. Artinya Kita anggap sama sama kuat, nanti di cek semua keasliannya, pihak pengadilan bisa cek di lab Forensik.

Mesti ketahuaan apabila palsu atau salah prosedur. Artinya yang ini palsu. Nah pihak ini yang asli baru pidana. Penyidik Polres Ogan Ilir tidak mengurus laporan sesuai prosedur. Karena masalah Rosmaini. Siapa yang mau digugat tidak jelas. Kalau sudah lapor ke Ombussman Pusat. Itu sudah benar.

Gelar Perkara maksudnya semua pihak dikumpulkan. Indikasi penyidikan sudah ditemukan dan 2 alat bukti sudah ada. Ini mungkin sudah ditemukan terbentur surat edaran mahkamah agung no 1 tahun 1956 yang berlaku untuk semua penegak hukum,” demikian penjelasan Ketua Ombudsman Sumsel, Indra Zuardi melalui kabag pengawasan, Astra Gunawan.

“Laporan sangat jelas, saksi ada, bukti ada. Bisa saja Kapolres yang digugat, Atau laporkan saja Deni Yono Putro, Kapolres Ogan Ilir ke Djoko Prastowo, Kapolda Sumsel. Apabila perlu ke Kompolnas atau Kapolri karena kepolisian juga punya Manajemen, atasan harus bertanggung jawab apalagi ini laporan sudah dari tahun 2013.

Apakah tindakan Kapolres sesuai dengan UU No 2 tahun 2002, . Perkapolri No 14/2012 dan Perkaba No 1,2,3,4. Tahun 2014. Biasanya Surat Edaran hanya berlaku untuk instansi yang mengeluarkan lain dengan UU atau peraturan” demikian penjelasan Andi Agustar, sekjen Forum Bersama LSM sa’at di rumah duka setelah mengantar kepergian Alm Latif bin Tarmizi Nur, ketua umum LSM PUN 10/02/2016. (Semoga Amal ibada diterima disisiNya. Aamiin, Red) Sampai berita ini diturunkan, Kapolres Ogan Ilir belum bisa ditemui, Begitu juga pihak pihak lainnya (rd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb