Rekom Rakor Walet, Penangkar Tunggu SOP Walet dari Pemkab Mura

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Sesuai dengan rekomendasi rapat koordinasi (rakor) dengan penangkar Walet pada 19 Januari 2016 lalu, Pemkab Musi Rawas akan segera sebar Standar Operasional Porsedur (SOP) Izin Walet ke penangkar. Namun hingga hari ini belum disampaikan kepada kami, ungkap Ketua Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW), Wisnu Handoyo saat dihubungi Jum’at (29/01/2016).

Menurut Wisnu, pihak Pemkab seolah jadi bahan olok-an penangkar karena dinilai belum ada tindak lanjut mengenai ketegasan terhadap pelanggar Perda. “Kami ini malu pak bahkan disepelekan, karena proses izin belum lanjut. Kami menunggu rekomendasi hasil Rakor tempo hari, sedangkan para penangkar malah menganggap main-main,” keluh Wisnu.

Wisnu berharap, Pemkab Musi Rawas dapat segera menuntaskan masalah perizinan walet dengan cepat, mudah dan murah, dengan demikian pajak daerah dapat segera ditarik.

“Pemkab Mura mestinya segera menuntaskan perizinan walet, dengan demikian pajak walet dapat segera ditarik. Memang ada beberapa penangkar menanggapi dingin masalah perizinan, tentunya Pemkab Mura dapat bertindak lebih tegas,” kata Wisnu.

Diketahui sebelumnya pada 19 Januari 2016, Pemkab Mura melalui SKPD terkait yakni, Dinas Kehutanan, BPMPT, BLHD, DPPKAD dan Dinkes adakan rakor dengan para penangkar walet yang diwakili Ormas IKPW.

Rapat dipimpin Assisten III, Edi Iswanto merekomendasi bahwa ;

–  Penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengelolaan Burung Walet akan diberlakukan secara merata di Kabupaten Musi Rawas, untuk itu perlu sosialisasi.

–  Dalam waktu dekat mesti ada rapat kerja terbatas, dan segera buat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai perizinan walet.

–  Kemudian sebar SOP kepada para penangkar. 

(fs)

Berita Terkait :

Pemkab Mura Segera Sebar SOP Izin Walet ke Penangkar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: As Salamu \'alaikum Wr. Wb